Prabowo Peringatkan Bahaya Hoax di Sosial Media: “Jangan Tertipu, Percaya pada Pemimpin Pilihanmu”

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali mengingatkan publik tentang bahaya informasi palsu yang mengalir deras di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan pada peresmian lima bendungan di Lombok Barat, NTB, pada Jumat, 10 Juli 2024, sekaligus menegaskan pentingnya menaruh kepercayaan pada pemimpin yang telah dipilih rakyat.

Menurut Prabowo, media sosial kini bukan sekadar platform komunikasi, melainkan "penyakit" yang meluas tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Ia menuding bahwa platform‑platform tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang memiliki dana besar untuk melakukan manipulasi opini publik.

"Karena ada suatu, suatu penyakit bukan hanya di negara kita tapi di dunia ini sosmed. Ini bisa diperalat. Orang punya duit dia bisa main di sosmed," ujar Prabowo, menyoroti peran uang dalam menggerakkan kampanye digital yang tidak selalu berlandaskan fakta.

Presiden menegaskan bahwa tidak semua konten yang beredar di media sosial dapat dipercaya. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi yang belum terverifikasi, melainkan tetap berpegang pada keputusan politik yang telah diambil melalui proses demokratis.

"Jadi cerita di sosmed belum tentu cerita yang sebenarnya. Rakyat jangan tertipu ya, rakyat jangan tertipu. Percayalah kepada pemimpin yang telah kau pilih," tegas Prabowo, menutup pidatonya dengan seruan untuk meneguhkan kepercayaan pada institusi kepemimpinan.

Sebelumnya, pada Kamis, 9 Juli 2024, Prabowo juga menyinggung tema serupa saat meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia menambahkan bahwa pemimpin yang berbohong kepada rakyat tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berdosa dan mengkhianati kepentingan negara.

"Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan," ujar Prabowo, menegaskan bahwa integritas pemimpin harus berada di atas segala kepentingan pribadi atau kelompok.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat pernyataan Prabowo sebagai upaya politisasi isu disinformasi yang sedang meluas. Di satu sisi, peringatan tentang manipulasi digital memang relevan; data dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyebaran hoaks selama pemilihan umum terakhir. Namun, retorika yang menekankan "percayalah pada pemimpin yang telah Anda pilih" berpotensi menutup ruang kritis bagi warga yang ingin mengawasi kinerja pemerintah secara objektif.

Ketika seorang pemimpin mengajak publik untuk menaruh kepercayaan pada institusi tanpa mengedepankan transparansi, ada risiko tersirat bahwa kritik dan pertanyaan akan dianggap sebagai ancaman atau kebodohan. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menuntut akuntabilitas dan partisipasi aktif warga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan rasa loyalitas, melainkan juga mengembangkan literasi digital yang kuat.

Selanjutnya, pernyataan Prabowo tentang "orang berduit yang bermain di sosmed" menyinggung fakta bahwa kampanye politik digital memang memerlukan dana besar. Namun, tidak semua penggunaan dana tersebut bersifat negatif. Ada pula contoh kampanye berbasis data yang transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah perlu mengatur secara jelas batasan dana politik di dunia maya, termasuk mekanisme audit independen, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merusak kepercayaan publik.

Ke depan, saya memprediksi bahwa isu disinformasi akan terus menjadi medan pertempuran politik, terutama menjelang pemilihan umum berikutnya. Jika pemerintah tidak menyediakan kerangka regulasi yang jelas dan tidak mendukung penguatan literasi media, maka narasi "jangan percaya pada sosmed" dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menutup ruang kritik. Sebagai jurnalis, tugas kami adalah terus mengungkap fakta, menantang klaim yang tidak berdasar, dan memastikan bahwa kebebasan pers tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi Indonesia.