Prabowo Klaim Lima Bendungan Baru Bisa Tambah Produksi Beras 1 Juta Ton – Janji Besar atau Sekadar Retorika?

Jakarta, 10 Juli 2026 – Pada upacara peresmian serentak lima bendungan baru yang dihadiri oleh pejabat daerah, petani, dan tokoh masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa proyek tersebut akan menambah produksi beras nasional hingga satu juta ton. Pernyataan itu disampaikan setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan potensi peningkatan produksi beras dengan memanfaatkan teknologi irigasi modern dan benih unggul.

Bendungan yang diresmikan meliputi Bendungan Meninting di Lombok Barat (NTB), Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali. Total investasi negara untuk kelima bendungan mencapai Rp9,79 triliun. Menurut Prabowo, dengan penghematan yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar B50, pemerintah dapat mengalokasikan hingga Rp170 triliun untuk pembangunan bendungan tambahan setiap tahunnya.

Secara teknis, Bendungan Meninting memiliki kapasitas 13,14 juta meter kubik, meliputi luas genangan sekitar 54 hektar, dan dilengkapi fasilitas spillway, intake, serta jalan inspeksi. Fungsinya tidak hanya terbatas pada irigasi, tetapi juga mencakup penampungan air, pengendalian banjir, serta pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH) dan tenaga surya (PLTS). Proyek ini dimulai pada 2019 dan dijadwalkan selesai pada 2025.

Presiden menekankan pentingnya pemeliharaan bendungan oleh masyarakat setempat, menegaskan bahwa "air yang sampai ke petani adalah kunci ketahanan pangan". Ia menambahkan, "Tanpa pangan, tidak ada negara". Pernyataan ini sekaligus menjadi ajakan bagi warga di sekitar lokasi bendungan untuk menjaga infrastruktur tersebut dengan profesional.

Analisis Pakar

Secara kritis, klaim peningkatan produksi beras sebesar satu juta ton tampak ambisius mengingat kompleksitas rantai pasok pertanian Indonesia. Meskipun peningkatan irigasi dapat meningkatkan produktivitas, faktor lain seperti kualitas tanah, akses pasar, dan kebijakan harga tetap menjadi penghambat utama. Tanpa dukungan kebijakan yang holistik—misalnya subsidi benih unggul, pelatihan petani, dan mekanisme distribusi yang adil—potensi manfaat bendungan akan tereduksi.

Investasi sebesar Rp9,79 triliun untuk lima bendungan memang signifikan, namun perlu dipertanyakan apakah dana tersebut tidak lebih efektif bila dialokasikan pada program pertanian berbasis teknologi, seperti sistem pertanian presisi atau pengembangan varietas tahan iklim. Penghematan yang diharapkan dari penggunaan B50 (Rp170 triliun) masih bersifat estimasi dan belum teruji secara menyeluruh, terutama mengingat tantangan logistik dan infrastruktur energi di daerah terpencil.

Lebih jauh, keberlanjutan operasional bendungan memerlukan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. Tanpa mekanisme pendanaan jangka panjang, bendungan berisiko menjadi "infrastruktur hantu" yang tidak optimal. Pemerintah harus memastikan adanya skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, dan komunitas lokal untuk menjaga keberlangsungan fungsi bendungan.

Terakhir, pernyataan Prabowo tentang "berapa puluh bendungan yang bisa dibangun tiap tahun" menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas birokrasi dan sumber daya manusia. Proyek-proyek besar seperti ini memerlukan perencanaan matang, evaluasi dampak lingkungan, serta partisipasi masyarakat yang inklusif. Jika tidak, proyek dapat berujung pada konflik lahan, kerusakan ekosistem, dan kegagalan mencapai target produksi beras yang dijanjikan.