Polri Gali Kapasitas Geopolitik di Akpol: Siap Jadi Penjaga Stabilitas atau Sekadar Panggung Propaganda?

Jakarta, 10 Juli 2026 – Pada upacara penutupan pendidikan Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan ke‑58 di Semarang, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menanamkan pemahaman geopolitik global kepada 282 calon perwira remaja (capaja). Pernyataan ini disampaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo yang membacakan amanat Kapolri di depan para taruna, dosen, dan pejabat negara.

Menurut Kapolri, dinamika geopolitik yang "penuh ketidakpastian" – mulai dari konflik AS‑Israel‑Iran, perang Rusia‑Ukraina, hingga persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China – menimbulkan dampak langsung pada keamanan, rantai pasok, ketahanan pangan, energi, dan perekonomian Indonesia. Kapolri menambahkan bahwa gejolak tersebut berkontribusi pada pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Namun, dalam narasi yang sama, Kapolri menegaskan bahwa pemerintah mampu menahan goncangan ekonomi melalui kebijakan fiskal‑moneter, program swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, serta dorongan investasi. Data resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 %, defisit APBN 0,76 % terhadap PDB, dan inflasi terkendali di 3,34 %.

Selain menekankan peran strategis perwira muda dalam konteks geopolitik, Kapolri juga menyoroti sejumlah inisiatif Polri yang diklaim mendukung kebijakan pemerintah: penanaman jagung di lahan milik Polri, pembangunan Gudang Ketahanan Pangan, layanan kesehatan gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta proyek infrastruktur “Jembatan Merah Putih Presisi”. Di sektor energi, Polri mengklaim meningkatkan penegakan hukum di bidang minyak‑gas, pertambangan, dan kelistrikan, sekaligus melindungi hak pekerja lewat Desk Ketenagakerjaan Polri dan mendirikan SMA Kemala Taruna Bhayangkara untuk menyiapkan generasi unggul.

Kapolri menutup pidatonya dengan harapan bahwa lulusan Akpol Angkatan ke‑58 tidak hanya menguasai kompetensi teknis, melainkan juga memiliki wawasan strategis yang cukup untuk menjadi pemimpin Polri yang "profesional, adaptif, berintegritas, dan siap mengawal kepentingan nasional" di tengah gejolak geopolitik global.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri kebijakan keamanan selama lebih dari satu dekade, saya melihat dua hal penting yang tersembunyi di balik retorika geopolitik ini. Pertama, penekanan pada pemahaman geopolitik tampaknya menjadi upaya Polri untuk menjustifikasi peran yang semakin luas dalam urusan ekonomi dan politik domestik. Dengan menempatkan diri sebagai “penjaga stabilitas” dalam konteks konflik internasional, Polri membuka ruang bagi intervensi yang lebih intensif di sektor‑sektor strategis seperti energi, pertanian, dan infrastruktur. Ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian terkait, serta menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan bila tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat.

Kedua, klaim bahwa 282 taruna akan dilengkapi dengan wawasan geopolitik yang mendalam masih jauh dari realitas. Pendidikan geopolitik di Indonesia masih terfragmentasi, dengan kurikulum yang lebih menekankan pada taktik kepolisian tradisional daripada analisis strategis lintas‑negara. Tanpa dukungan akademik yang kredibel – misalnya kerja sama dengan lembaga think‑tank internasional atau universitas terkemuka – apa yang sebenarnya diajarkan kepada para taruna? Apakah mereka hanya diberi rangkuman singkat tentang konflik‑konflik utama, ataukah mereka benar‑benar dilatih untuk menilai implikasi kebijakan luar negeri terhadap keamanan dalam negeri?

Jika Polri memang berambisi menjadi aktor kunci dalam menjaga stabilitas nasional, maka investasi pada pendidikan geopolitik harus lebih dari sekadar pidato seremonial. Dibutuhkan kurikulum berbasis riset, pelatihan lapangan di lembaga‑lembaga internasional, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Tanpa itu, program ini berisiko menjadi alat propaganda yang memperkuat citra Polri di mata publik, namun tidak menghasilkan perwira yang benar‑benar siap menghadapi tantangan kompleks era globalisasi.

Ke depan, saya memperkirakan akan muncul tekanan dari lembaga legislatif dan masyarakat sipil untuk menuntut akuntabilitas Polri dalam mengelola program‑program yang kini melintasi batas tradisional kepolisian. Jika Polri tidak dapat menunjukkan hasil konkret – misalnya penurunan angka kejahatan lintas‑negara, peningkatan keamanan pasokan energi, atau keberhasilan program ketahanan pangan – maka narasi geopolitik ini dapat berbalik menjadi sorotan kritis yang menuntut reformasi struktural dalam institusi kepolisian.