PBB Meraung: AS-Iran Berada di Tepi Jurang Perang Terbuka, Jalur Diplomasi Sudah Hampir Tertutup

NEW YORK — Dalam pertemuan darurat di Markas Besar PBB, Jumat (11/7), Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stéphane Dujarric menyampaikan peringatan keras: situasi di Timur Tengah kini berada pada titik krusial, di mana satu langkah keliru bisa memicu konflik berskala regional—atau bahkan global—yang tak terkendali. Dujarric secara eksplisit menyerukan agar Amerika Serikat dan Iran segera kembali ke meja perundingan, menegaskan bahwa ‘diplomasi bukan pilihan, melainkan satu-satunya jalan keluar’ dari spiral kekerasan yang semakin mengkhawatirkan.

Kekerasan yang terjadi dalam 72 jam terakhir telah mengguncang tata kelola keamanan maritim dan geopolitik Timur Tengah. Pada Rabu dini hari (9/7), pasukan AS melancarkan serangan udara dan rudal besar-besaran terhadap target di Irak dan Suriah—wilayah yang dianggap sebagai basis pengaruh Iran—dengan klaim bahwa tindakan itu sebagai respons terhadap serangan terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan operasi itu sebagai “defensive strike” yang “terencana dan proporsional”. Namun, analisis satelit dan laporan lapangan menunjukkan bahwa sejumlah target sipil infrastruktur energi turut terdampak, memicu ledakan minyak di dekat pangkalan militer Irak.

Reaksi Iran datang dalam hitungan jam: militer Tehran mengklaim telah meluncurkan serangan balasan menggunakan drone dan rudal balistik ke pangkalan U.S. di Al-Adair (Bahrain) dan Ali Al Salem (Kuwait). Meski AS membantai adanya korban jiwa atau kerusakan signifikan, fakta bahwa dua negara sekutu strategis AS di kawasan tersebut menjadi sasaran menunjukkan bahwa Iran telah mengubah doktrin balas dendamnya dari simbolis menjadi operasional—suatu lompatan taktis yang berpotensi mengubah wajah konflik Timur Tengah selama dekade ke depan.

Ketegangan semakin memburuk ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Kamis (10/7) bahwa gencatan senjata yang sempat dijalin melalui nota kesepahaman rahasia pada 2024—yang menjadi katalis penurunan ketegangan pasca pembunuhan Qasem Soleimani—“sudah tidak berlaku lagi”. Pernyataan ini bukan hanya menghancurkan sisa kepercayaan diplomatik, tetapi juga menghapus lapisan perlindungan hukum internasional yang selama ini menjadi penopang stabilitas de-escalation. Padahal, nota tersebut, meski tidak diratifikasi parlemen, telah menjadi fondasi komunikasi langsung antara kedua negara melalui saluran Swiss sebagai pihak penjamin.

Lalu lintas maritim di Selat Hormuz—saluran kritis yang mengangkut 20% minyak dunia—hampir berhenti total. Menurut data Marine Traffic, volume kapal tanker yang melintas turun 78% dalam seminggu terakhir. Iran, melalui Jenderal Mohammad Bagheri, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, menyatakan bahwa selat tersebut “hanya dibuka sesuai aturan Iran”, sebuah pernyataan yang secara de facto mengubah status internasional selat tersebut menjadi wilayah kontrol eksklusif. Padahal, menurut UNCLOS 1982 dan praktik hukum maritim selama 50 tahun terakhir, Selat Hormuz adalah jalur pelayaran internasional yang tidak boleh ditutup sepihak.

Opini Mendalam: Dari ‘Kebetulan’ ke ‘Strategi’—Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Kekerasan AS-Iran?

Kita harus berhenti berpikir bahwa konflik ini adalah hasil dari “kesalahpahaman” atau “emosi sesaat”. Jika kita mengabaikan konteks politik domestik di kedua negara, kita akan kehilangan akar masalahnya. Di AS, Trump—yang sedang berada dalam masa pemulihan elektoral pasca kalah dalam pemilu presiden 2024—menggunakan kekerasan sebagai alat politik luar negeri untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal korupsi di tim kampanyenya dan krisis ekonomi lokal. Serangan terhadap Iran juga bertujuan memperkuat narasi “America First” dengan menunjukkan kekuatan militer sebagai solusi instan. Ini bukan kebijakan luar negeri; ini permainan elektoral berbasis konflik.

Sementara di Iran, rezim Khomeini yang ke-44 menghadapi tekanan luar biasa dari gerakan sosial internal—terutama dari gerakan perempuan dan buruh yang menolak kebijakan wajib hijab dan penindasan ekonomi. Dengan ekonomi yang terpukul sanksi dan inflasi mencapai 60%, Tehran membutuhkan “musuh luar” sebagai pelarian politik. Serangan terhadap AS dan sekutunya bukan hanya respons militer, tetapi juga strategi pembenaran internal: memperkuat narasi “resistensi” untuk mengalihkan amarah rakyat dari masalah domestik ke konflik geopolitik. Dalam konteks ini, Iran bukan sekadar korban, melainkan aktor yang sengaja memperpanjang krisis demi kelangsungan regime.

Yang paling mengkhawatirkan adalah kehancuran tata kelola keamanan maritim global. Selat Hormuz bukan sekadar jalur strategis; ia adalah simbol dari sistem hukum laut internasional yang dibangun pasca Perang Dunia II. Jika Iran secara terbuka mengklaim hak eksklusif atas jalur tersebut, maka kita berada di ambang runtuhnya prinsip freedom of navigation yang selama 80 tahun menjadi tulang punggung perdagangan global. Jika AS membiarkan hal ini berjalan tanpa respons hukum yang tegas—bukan hanya militer—maka kita akan memasuki era anarki maritim, di mana negara-negara kecil bisa menutup selat-selat krusial demi kepentingan nasional sempit. Ini bukan ancaman terhadap Timur Tengah semata; ini ancaman terhadap seluruh tatanan ekonomi dunia.

Untuk itu, PBB harus berani melampaui pernyataan sikap yang basi. Dujarric dan Guterres perlu mengajukan resolusi darurat di Dewan Keamanan—meski harus menghadapi veto AS—untuk membentuk misi pemantauan independen di Selat Hormuz, sebagaimana yang dilakukan di Laut Merah pada 2023. Lebih dari itu, kita perlu membangun mekanisme early warning berbasis AI dan satelit yang bisa mendeteksi persiapan serangan dalam hitungan jam, bukan hari. Tanpa inovasi tata kelola keamanan global, diplomasi akan terus menjadi alat yang lemah di tangan kekuasaan yang haus kekuasaan. Dunia tidak lagi butuh pernyataan “mengutuk” dan “mendesak”; dunia butuh tindakan nyata—dan segera.