KTT NATO di Ankara Gagal Menyatukan Sekutu: Retakan Transatlantik Makin Memburuk

Moskow (ANTARA) – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuduh NATO tidak mampu menutup celah internal di antara anggotanya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar di Ankara, Turki, Rabu (8/7). Menurutnya, meski para pemimpin Eropa dan Kanada berusaha menampilkan solidaritas kepada Washington, "retakan dalam hubungan transatlantik belum hilang".

Zakharova menyoroti dua isu krusial yang belum menemukan titik temu: sengketa mengenai Greenland yang tidak sesuai dengan skenario Amerika Serikat, serta rasa kecewa anggota aliansi yang, menurut Washington, tidak bersikap sebagai sekutu ketika Rusia menjadi target utama kebijakan keamanan mereka.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa NATO tetap melanjutkan agenda militerisasi Eropa, memperkuat kemampuan pertahanan, serta meningkatkan bantuan militer kepada Ukraina. Rusia tetap dipandang sebagai ancaman jangka panjang bagi keamanan Euro-Atlantik, dan aliansi tersebut bersiap menghadapi kemungkinan konflik bersenjata dengan Moskow.

Di KTT tersebut, negara‑negara anggota NATO sepakat untuk menyalurkan bantuan militer senilai €70 miliar (sekitar US$80 miliar) kepada Ukraina pada tahun ini, serta menjaga tingkat bantuan yang setara hingga 2027. Kesepakatan ini muncul di tengah tekanan kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang pada Juni 2025 memaksa anggota aliansi untuk menaikkan belanja militer menjadi 5 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) masing‑masing pada 2035.

Analisis Pakar

Penilaian Zakharova mengungkapkan bahwa NATO tidak hanya berhadapan dengan ancaman eksternal, melainkan juga pergulatan internal yang menggerogoti fondasi aliansi. Retakan yang disebutnya bukan sekadar perbedaan kebijakan, melainkan pertarungan geopolitik antara kepentingan nasional masing‑masing negara anggota dengan agenda dominasi Washington. Ketika isu Greenland – yang melibatkan kepentingan strategis AS di Kutub Utara – tidak dapat diselesaikan, menandakan bahwa aliansi ini masih jauh dari konsensus yang solid.

Komitmen bantuan militer sebesar €70 miliar kepada Ukraina memang menunjukkan tekad kolektif, namun sekaligus menimbulkan beban fiskal yang signifikan bagi negara‑negara anggota, terutama yang masih berjuang pulih dari krisis ekonomi pasca‑pandemi. Tekanan untuk meningkatkan belanja militer menjadi 5 % PDB pada 2035, yang dipaksakan oleh pemerintahan Trump, berpotensi menimbulkan ketegangan politik domestik di dalam negeri masing‑masing negara, memperparah fragmentasi aliansi.

Jika NATO tidak mampu menutup celah internal ini, risiko terjadinya kebijakan paralel atau bahkan fragmentasi aliansi menjadi semakin nyata. Rusia, yang selalu menyoroti kelemahan NATO, dapat memanfaatkan ketidaksepakatan ini untuk memperkuat narasi anti‑Baratnya, sekaligus memperluas pengaruh di wilayah yang masih rawan, seperti Balkan dan Kaukasus. Dalam skenario terburuk, ketegangan internal NATO dapat membuka ruang bagi Rusia untuk melakukan aksi militer terbatas yang menguji batas toleransi aliansi.

Ke depan, NATO harus mengatasi dilema antara mempertahankan solidaritas transatlantik dan menyesuaikan kebijakan dengan realitas geopolitik masing‑masing anggota. Tanpa reformasi struktural yang mengakomodasi kepentingan nasional, aliansi ini berisiko menjadi simbol kebijakan luar negeri yang terfragmentasi, bukan kekuatan penyeimbang yang mampu menahan agresi Rusia. Pengawasan ketat terhadap alokasi dana, transparansi dalam keputusan strategis, serta dialog yang lebih inklusif antara Washington dan sekutunya menjadi prasyarat mutlak untuk mengembalikan kredibilitas NATO di panggung global.