KTT NATO di Ankara: Tanda Kerapuhan Aliansi Barat yang Semakin Terbuka

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang berlangsung selama dua hari di Ankara resmi berakhir pada Rabu (8/7). Para pemimpin aliansi menekankan bahwa pertemuan tersebut mencerminkan semangat persatuan, namun di balik retorika itu, ketegangan internal masih menganga.

Para pengamat menilai bahwa KTT tidak berhasil menutup perselisihan lama antara anggota NATO, terutama soal beban pertahanan, alokasi dana, dan sikap berbeda terhadap krisis Iran. Ali Oguz Dirioz, lektor kepala Hubungan Internasional di Universitas TOBB Ankara, menegaskan bahwa pertemuan itu hanya menahan perbedaan pada isu-isu tertentu, bukan menghilangkannya.

Menurut Dirioz, tren paling signifikan yang muncul adalah dorongan Eropa untuk memperkuat otonomi strategisnya dalam aliansi. Tekanan Washington yang menuntut peningkatan kontribusi pertahanan—dari standar 2% PDB ke target ambisius 5%—memicu keinginan negara‑negara Eropa mencari jalur mandiri demi mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat.

Peneliti senior Oytun Orhan dari Pusat Studi Timur Tengah di Ankara menambahkan bahwa, meski para pemimpin NATO menampilkan solidaritas di depan kamera, perbedaan fundamental tetap tak terselesaikan. Kritik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Spanyol terkait belanja pertahanan dan ancaman sanksi perdagangan menambah ketegangan yang sudah memuncak.

Negara‑negara dengan ekonomi lemah menganggap target 5% PDB sebagai beban yang hampir tak tertahankan. Orhan memperkirakan bahwa perdebatan tentang pembiayaan pertahanan akan terus berlanjut, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Eropa untuk mengembangkan otonomi strategis tanpa mengorbankan interoperabilitas militer.

Analisis Pakar

Secara struktural, KTT Ankara menyoroti keretakan yang semakin dalam di dalam NATO. Aliansi yang dibangun pada semangat kolektif pasca‑Perang Dingin kini dihadapkan pada realitas geopolitik yang berubah: kebangkitan China, konflik di Ukraina, dan dinamika politik dalam negeri anggota yang beragam. Ketegangan antara Washington dan negara‑negara Eropa bukan sekadar soal angka, melainkan tentang kontrol strategis atas kebijakan militer dan keamanan regional.

Jika Eropa berhasil mengukir otonomi strategis yang lebih besar, hal itu dapat menimbulkan dua skenario. Pertama, NATO bertransformasi menjadi koalisi yang lebih fleksibel, di mana masing‑masing anggota menyesuaikan kontribusi sesuai kapasitas dan kepentingan nasional, memperkuat keberlanjutan aliansi dalam jangka panjang. Kedua, fragmentasi yang lebih tajam dapat muncul, mengakibatkan pembentukan blok‑blok militer alternatif yang melemahkan posisi kolektif NATO di panggung global.

Keputusan Washington untuk menekan anggota dengan target 5% PDB tampaknya mengabaikan perbedaan ekonomi dan politik yang signifikan. Tekanan tersebut dapat memicu reaksi balik, mempercepat proses de‑integrasi atau setidaknya menurunkan semangat kooperatif yang selama ini menjadi fondasi NATO. Di sisi lain, kegagalan Washington dalam menawarkan insentif yang memadai—seperti transfer teknologi atau akses ke pasar pertahanan—menyiratkan kurangnya strategi jangka panjang yang inklusif.

Ke depan, aliansi ini berada pada persimpangan kritis. Apakah NATO akan beradaptasi dengan mengakomodasi keinginan Eropa untuk kemandirian, atau tetap menegakkan standar beban yang menimbulkan ketegangan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah NATO tetap relevan sebagai penjaga keamanan kolektif atau berakhir menjadi sekadar simbol persahabatan yang terpecah‑pecah.