China Desak AS‑Iran Patuhi MoU, Sementara Konflik Membara di Teluk Hormuz

Beijing (ANTARA) – Pemerintah China kembali menekan Amerika Serikat dan Iran untuk menepati nota kesepahaman (MoU) 14 poin yang ditandatangani pada Juni lalu, meski kedua belah pihak tampak melangkah ke arah konfrontasi militer yang semakin intens.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan dalam konferensi pers di Beijing, "Kami menyerukan kepada AS dan Iran untuk menindaklanjuti nota kesepahaman mereka, menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan negosiasi, serta menghindari penggunaan kekerasan." Pernyataan ini muncul setelah serangkaian aksi militer yang saling menuduh di wilayah Teluk.

Pada 14 Juni, Iran dan AS mengumumkan tercapainya kesepakatan 14 poin melalui mediasi Pakistan, yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang dan menuntun kedua negara pada penyelesaian sengketa lewat dialog. MoU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump.

Namun, pada 7 Juli, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengkonfirmasi peluncuran serangan terhadap sekitar 80 target militer di Iran, mengklaim tindakan balasan atas serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Balasan Iran tidak kalah keras; pada 8 Juli, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) meluncurkan serangan rudal dan drone ke 85 titik militer AS di Timur Tengah, termasuk Pelabuhan Salman, markas Armada Kelima di Bahrain, dan Pangkalan Udara Ali Al‑Salem di Kuwait.

Presiden Donald Trump, yang berada di Ankara untuk KTT NATO, secara terbuka menyatakan bahwa MoU tersebut "sudah berakhir" dan menuduh pemimpin Iran sebagai "pembohong" serta "sampah". Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak lagi bersedia menunggu diplomasi, melainkan siap mengerahkan "banyak cara" untuk menang jika konflik meluas, sekaligus menyoroti agenda "denuklirisasi penuh Iran".

Serangan AS pada 8‑9 Juli menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 78 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Iran. Sebanyak 47 korban luka masih dirawat di rumah sakit, sementara sisanya telah dipulangkan setelah menerima perawatan medis.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat bahwa kegagalan kedua belah pihak untuk mematuhi MoU bukan sekadar kegagalan diplomatik, melainkan gejala dari struktur keamanan regional yang sudah rapuh. China, yang secara tradisional mengedepankan prinsip non‑intervensi, kini berusaha memposisikan diri sebagai penengah, namun tanpa kekuatan pendorong yang nyata. Sementara itu, kebijakan "hard‑line" Trump menandai kembali era unilateralitas Amerika yang mengabaikan mekanisme multilateral.

Ketegangan di Selat Hormuz bukan hanya soal kontrol jalur perdagangan; ia mencerminkan persaingan geopolitik antara kekuatan besar—AS, Iran, dan China—yang masing‑masing mengincar pengaruh strategis. Jika konflik berlanjut, dampaknya akan meluas ke pasar energi global, memperparah inflasi, dan menambah beban ekonomi pada negara‑negara berkembang yang sangat bergantung pada impor minyak.

Keberlanjutan MoU sangat bergantung pada kemampuan pihak ketiga, seperti Pakistan atau organisasi internasional, untuk menegakkan mekanisme verifikasi yang kredibel. Tanpa itu, pernyataan moral China hanyalah retorika yang mudah dibungkam oleh aksi militer di lapangan. Saya memperkirakan bahwa dalam tiga hingga enam bulan ke depan, kita akan menyaksikan peningkatan tekanan diplomatik dari negara‑negara non‑blok, yang berusaha menghindari eskalasi lebih lanjut.

Jika Amerika Serikat tetap mengedepankan kebijakan "denuklirisasi" tanpa melibatkan Iran dalam dialog yang konstruktif, risiko terjadinya perang proxy di kawasan akan semakin tinggi. Sebaliknya, Iran harus menimbang kembali strategi konfrontatifnya, mengingat kerugian manusia dan ekonomi yang sudah mulai terasa. Hanya dengan komitmen nyata pada MoU—dengan pengawasan internasional yang kuat—kita dapat menghindari spiral konflik yang tak terkendali.