Ujian Kompetensi Jurnalis di Kalbar: Upaya Darurat Memulihkan Kepercayaan Publik yang Menurun

Pontianak, 9 Juli 2026 – Sebanyak 23 wartawan menempuh Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Cabang Kalimantan Barat. Acara ini dijadikan panggung untuk menegaskan kembali komitmen pers dalam memperkuat integritas dan kredibilitasnya di tengah gelombang kepercayaan publik yang terus merosot.

Ketua AMSI Kalbar, Muhlis Suhaeri, menegaskan bahwa jurnalis harus menjadi bagian tak terpisahkan dari empat pilar kebangsaan yang berfungsi sebagai pengawas kekuasaan. "Kita harus terus memperbaharui diri, meningkatkan kapasitas, dan belajar hal‑hal baru," ujarnya pada pembukaan kegiatan di Pontianak, Kamis lalu.

Menurut Suhaeri, UKJ bukan sekadar formalitas, melainkan sarana vital bagi wartawan untuk tetap relevan dalam menjalankan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus pengawas kekuasaan. Ia menyoroti tantangan ganda yang dihadapi industri media: perubahan model bisnis yang cepat dan penurunan tajam kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara.

Ketua Penguji dari Kompas, Johanes Heru Margianto, mengutip laporan Reuters Institute for the Study of Journalism yang menunjukkan bahwa kepercayaan global terhadap media kini berada di bawah 50 persen. "Masyarakat kini lebih banyak mengandalkan media sosial, influencer, bahkan kecerdasan buatan seperti Gemini dan Meta untuk mendapatkan informasi," kata Margianto. "Jika kepercayaan tidak melebihi separuh, satu‑satunya yang dapat kami pertahankan adalah integritas dan kredibilitas."

Dalam konteks ini, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, yang membuka acara secara resmi, menekankan pentingnya standar profesional yang ketat bagi jurnalis, sebanding dengan profesi lain yang menyentuh kepentingan publik. Ia mengingatkan bahwa dunia kini berada dalam era VUCA—Volatilitas, Ketidakpastian, Kompleksitas, dan Ambiguitas—yang menuntut informasi akurat, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jika wartawan menjaga akurasi, kedalaman, dan etika dalam pemberitaan, kepercayaan masyarakat akan kembali meningkat," ujar Harisson.

UKJ AMSI Kalbar 2026 didukung oleh lima penguji dari Kompas serta beragam mitra strategis, termasuk Pemerintah Provinsi Kalbar, Polda Kalbar, BPJS Ketenagakerjaan, PT Dharma Inti Bersama, Sinar Mas Agribusiness and Food, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, PLN, GAPKI Kalbar, PT Borneo Alumina Indonesia, Wilmar, Indosat, dan Aming Coffee.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis senior investigasi, saya melihat UKJ ini sebagai gejala simptomatik dari krisis kepercayaan yang lebih dalam. Media tradisional, yang dulu menjadi penjaga utama fakta, kini bersaing dengan arus informasi yang dipercepat oleh algoritma media sosial dan AI. Ketika publik menganggap berita sebagai produk komoditas, bukan lagi sebagai layanan publik, maka integritas menjadi satu‑satunya nilai jual yang dapat menahan laju penurunan kepercayaan.

Namun, upaya pelatihan dan sertifikasi semata tidak cukup. Apa yang dibutuhkan adalah reformasi struktural: transparansi kepemilikan media, mekanisme pengawasan editorial yang independen, serta kebijakan yang melindungi jurnalis dari tekanan politik dan komersial. Tanpa dukungan institusional, UKJ hanya akan menjadi ritual simbolik yang tidak mengubah perilaku redaksi di lapangan.

Selanjutnya, peran teknologi harus dipertimbangkan secara kritis. AI dapat menjadi alat verifikasi fakta yang kuat, tetapi juga berpotensi menjadi mesin penyebaran disinformasi jika tidak diatur. Regulator media harus mengembangkan kerangka kerja yang mengintegrasikan AI sebagai asisten, bukan pengganti, bagi jurnalis. Ini berarti investasi dalam pelatihan AI‑ethics bagi wartawan serta kolaborasi lintas sektor antara media, akademisi, dan perusahaan teknologi.

Terakhir, kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya melalui aksi internal media. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Dialog terbuka antara media dan publik, serta mekanisme umpan balik yang efektif, akan menjadi kunci untuk mengembalikan kredibilitas pers di era VUCA ini.