Polres Tangerang Desak Bhabinkamtibmas Perkuat Ikatan dengan Warga: Janji atau Sekadar Retorika?

Jakarta, 9 Juli 2026 – Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari, kembali menegaskan peran krusial Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dalam pengarahan yang dihadiri oleh Kasat Binmas AKBP Rachmad Hariyanto serta seluruh jajaran perwira dan anggota Binmas, Jauhari menekankan pentingnya sinergi door‑to‑door system (DDS), pemecahan masalah, dan pelaporan intelijen.

"Walaupun banyak program pimpinan yang harus dijalankan, jangan pernah melupakan tugas pokok seperti DDS, problem solving, dan laporan intelijen. Itulah kekuatan utama Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat," ujar Jauhari di Jakarta, Kamis (9/7/2026). Ia menambahkan bahwa Bhabinkamtibmas adalah "ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan warga" dan menuntut agar tugas‑tugas pokok pelayanan tidak terabaikan meski ada tekanan dari program prioritas pimpinan.

Pengarahan tersebut juga menyoroti ancaman sosial‑kriminal yang semakin kompleks, mulai dari perjudian daring hingga pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Jauhari menuntut setiap anggota untuk mendeteksi dini dan melaporkan perkembangan situasi secara berjenjang, mengingatkan bahwa "Jangan sampai saya mengetahui suatu kejadian justru dari instansi lain atau dari pimpinan di atas."

Di samping itu, Kapolres menegaskan pentingnya integritas pribadi. Ia memperingatkan agar tidak ada anggota yang melakukan pelanggaran yang dapat merusak citra institusi, sambil memuji program humanis Polri seperti Jaga Jakarta On The Spot dan Jumat Curhat yang bertujuan membangun kepercayaan publik.

Acara pengarahan berakhir dengan seruan semangat: "Tetap semangat, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme."

Opini Mendalam

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua hal yang perlu digali lebih dalam. Pertama, pernyataan Jauhari tentang pentingnya door‑to‑door system tampak seperti retorika standar yang sudah lama menjadi slogan Polri, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Data kriminalitas di Tangerang, khususnya kasus perjudian online dan curanmor, menunjukkan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas belum cukup menghalangi jaringan kriminal yang semakin terorganisir. Tanpa dukungan teknologi intelijen yang memadai dan mekanisme pelaporan yang transparan, peran DDS berisiko menjadi sekadar kunjungan formal yang tidak menghasilkan data actionable.

Kedua, penekanan pada integritas dan citra institusi menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas internal. Sejumlah kasus pelanggaran anggota Polri di wilayah Jabodetabek belakangan ini masih belum mendapatkan penyelidikan publik yang memadai. Jika Polri memang serius membangun kepercayaan melalui program humanis, maka harus ada mekanisme pengawasan eksternal yang independen, bukan hanya pernyataan di depan media. Tanpa itu, janji‑janji integritas akan tetap menjadi slogan kosong.

Selanjutnya, sinergi dengan warga tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan masyarakat. Bhabinkamtibmas harus dilengkapi dengan pelatihan komunikasi, pemahaman hak asasi, serta akses ke platform digital yang memungkinkan warga melaporkan kejadian secara real‑time. Hanya dengan pendekatan kolaboratif yang berbasis data, Polri dapat mengubah hubungan "pintu‑ke‑pintu" menjadi jaringan intelijen komunitas yang efektif.

Terakhir, saya memperkirakan bahwa jika Polri tidak segera mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan, tekanan publik dan media akan semakin intens. Masyarakat Tangerang, yang kini lebih kritis terhadap keamanan lingkungan, menuntut bukti nyata bukan sekadar pengarahan. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang paling krusial adalah audit independen atas kinerja Bhabinkamtibmas dan transparansi laporan intelijen yang dapat diakses publik. Hanya dengan langkah tersebut kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan sinergi yang dijanjikan bukan lagi sekadar slogan politik.