Mendikdasmen Desak Budaya Kolegiial: Janji Sinergi atau Sekadar Retorika?

Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa budaya kerja kolegial harus menjadi fondasi utama bagi setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas layanan publik. Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian acara Upskilling dan Reskilling Guru Vokasi Bidang Seni dan Budaya Pola Blended Magang Gelombang 2 yang digelar di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Yogyakarta.

"Kami ingin membangun budaya kerja yang ramah, santun, dan kolegial. Balai‑balai tidak boleh bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dan saling memperkuat," ujar Mendikdasmen pada Kamis (tanggal tidak disebutkan). Ia menambahkan bahwa seluruh insan pendidikan di lingkungan UPT harus menciptakan ruang kolaborasi untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan.

Namun, di balik retorika yang terdengar menginspirasi, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana komitmen ini akan terwujud di lapangan? Selama bertahun‑tahun, UPT sering kali terjebak dalam silo‑silo birokrasi yang menghambat alur kerja lintas unit. Upaya menata sistem kerja UPT agar lebih terintegrasi memang sudah menjadi agenda, tetapi implementasinya masih minim transparansi.

Mendikdasmen menekankan pentingnya forum pertukaran pengalaman antar‑insan pendidikan, bukan hanya kepala balai. "Buatlah forum‑forum yang ada proses exchange, proses pertukaran pengalaman, sharing memperkaya satu sama lain," katanya. Ide ini terdengar bagus, namun belum ada contoh konkret tentang mekanisme, anggaran, atau indikator keberhasilan yang dapat dipantau secara independen.

Selain memperkuat sinergi internal, Menteri juga mengajak seluruh pegawai UPT menjadi "humas kementerian". Ia memperkenalkan prinsip SIMI (Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, Intervensi) sebagai kerangka kerja komunikasi publik. Menurutnya, setiap UPT harus menyosialisasikan kebijakan, melaporkan capaian, memitigasi potensi isu, dan meluruskan informasi yang keliru.

Langkah ini menimbulkan tantangan baru: apakah pegawai teknis yang sudah dibebani tugas operasional mampu sekaligus menjadi marketer kebijakan? Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, risiko overload dan penurunan kualitas layanan menjadi nyata.

Opini Mendalam

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua sisi dari inisiatif ini. Di satu sisi, penekanan pada budaya kolegial memang dapat memecah kebuntuan birokrasi yang selama ini menghambat inovasi di sektor pendidikan. Kolaborasi lintas unit dapat mempercepat penyebaran praktik terbaik, terutama dalam program vokasi yang memerlukan sinergi antara lembaga pelatihan, industri, dan pemerintah.

Di sisi lain, tanpa kerangka akuntabilitas yang jelas, seruan untuk "bekerja bersama" berpotensi menjadi slogan kosong. Pemerintah harus menyusun indikator kinerja terukur, misalnya tingkat pertukaran sumber daya manusia antar‑UPT, jumlah forum kolaboratif yang terorganisir, serta evaluasi dampak nyata terhadap kualitas layanan pendidikan. Tanpa data ini, publik tidak dapat menilai apakah budaya kolegial benar‑benar berbuah.

Selanjutnya, peran SIMI sebagai strategi komunikasi publik menuntut investasi pada pelatihan media dan manajemen krisis bagi pegawai UPT. Mengubah setiap teknisi menjadi "marketer kementerian" bukan sekadar menambah beban kerja, melainkan memerlukan perubahan struktural dalam manajemen sumber daya manusia. Jika tidak, risiko misinformasi justru akan meningkat, memperparah ketidakpercayaan publik.

Prediksi saya, dalam enam bulan ke depan, akan muncul evaluasi internal yang menyoroti kesenjangan antara kebijakan dan realitas lapangan. Jika pemerintah tidak segera menyiapkan mekanisme monitoring independen, inisiatif budaya kolegial ini dapat berakhir sebagai contoh lain dari kebijakan yang bagus di atas kertas namun lemah dalam implementasi. Sebagai penulis, saya akan terus memantau perkembangan ini dan mengungkap setiap celah yang menghambat tercapainya tujuan mulia tersebut.