Kembali ke Rumah Meski Api TPA Jatiwaringin Belum Padam: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

JAKARTA, 9 Juli 2026 – Semua warga yang sempat mengungsi akibat kebakaran besar di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, kini telah kembali ke rumah masing‑masing, meski titik api masih menyala di beberapa sudut lahan seluas 15 hektar.

Petugas gabungan yang terdiri dari pemadam kebakaran daerah, TNI, Polri, serta tim SAR masih berjuang memadamkan sisa‑sisa kebakaran. Dari total area yang terbakar, hanya sekitar 5 % titik api yang masih aktif dan berada di sektor barat TPA. Upaya pemadaman melibatkan armada pemadam, alat berat, hingga helikopter water‑bombing yang terus mengorbit di atas lokasi.

Posko pengungsian di Kantor Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, melaporkan bahwa seluruh pengungsi telah meninggalkan lokasi. Dapur umum yang sebelumnya melayani kebutuhan makanan bagi warga terdampak juga telah ditutup. Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa keputusan warga kembali ke rumah didasarkan pada berkurangnya asap yang mengarah ke permukiman.

"Sampai saat ini kami menerima laporan bahwa semua warga sudah kembali ke rumahnya masing‑masing karena tidak ada lagi asap yang mengarah ke wilayah barat atau permukiman," ujar Maesyal dalam konferensi pers di kantor bupati.

Namun, pejabat setempat tetap waspada. Angin kencang dapat mengubah arah asap secara tiba‑tiba, menimbulkan risiko kesehatan bagi penduduk yang kini tinggal kembali di rumah. "Ada beberapa titik lagi yang harus kita padamkan. Kami berdoa agar angin tidak terlalu kencang, karena angin kuat biasanya membawa asap sesuai arah yang berbahaya," tambahnya.

Petugas kesehatan juga tidak berhenti melakukan door‑to‑door check‑up. "Pemeriksaan kesehatan masih terus dilakukan oleh petugas puskesmas ke rumah warga," tegas Maesyal, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memantau dampak kesehatan jangka panjang.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa respons pemerintah daerah masih terkesan reaktif, bukan proaktif. Kebakaran TPA bukan sekadar insiden teknis; ia mengungkapkan kegagalan sistem manajemen limbah yang sudah lama menjadi sorotan. Pertama, tidak ada mekanisme pemantauan suhu dan kelembaban tanah secara real‑time di area TPA, yang seharusnya dapat memberi peringatan dini sebelum api meluas. Kedua, ketergantungan pada helikopter water‑bombing menandakan kurangnya kesiapan infrastruktur pemadam kebakaran darat, terutama dalam mengatasi kebakaran lahan luas.

Selanjutnya, keputusan mengizinkan warga kembali ke rumah meski api belum sepenuhnya padam menimbulkan pertanyaan etis. Asap yang masih mengandung partikel halus (PM2,5) dan gas beracun seperti karbon monoksida serta nitrogen dioksida dapat menimbulkan gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas perawatan jangka panjang, bukan sekadar pemeriksaan singkat di pintu rumah.

Politik lokal juga berperan. Bupati Maesyal tampak berusaha menenangkan publik dengan menekankan bahwa tidak ada asap yang mengarah ke permukiman, namun tidak ada data transparan yang dipublikasikan mengenai kualitas udara pasca‑kebakaran. Tanpa data yang dapat diverifikasi, pernyataan tersebut berisiko menjadi propaganda semata. Saya menuntut agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang segera merilis laporan kualitas udara harian dan melakukan audit independen terhadap prosedur penanganan limbah di TPA Jatiwaringin.

Ke depan, saya memperkirakan akan muncul tekanan publik yang kuat untuk reformasi kebijakan pengelolaan sampah, termasuk penutupan TPA yang tidak memenuhi standar keamanan. Jika tidak ada langkah konkret, kita akan menyaksikan kebakaran serupa berulang, menambah beban ekonomi daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai penutup, saya mengajak semua pemangku kepentingan—pemerintah, perusahaan pengelola limbah, dan masyarakat sipil—untuk bersama‑sama menata ulang sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada keselamatan publik.