Jakarta Siapkan Kenaikan Tarif TransJakarta, Tapi Tambah 6 Golongan Gratis? Kebijakan yang Bikin Bimbang

Jakarta, 9 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan revisi tarif untuk layanan TransJakarta dan Transjabodetabek. Di balik rencana kenaikan harga tiket, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan adanya usulan penambahan enam golongan penerima layanan transportasi gratis yang akan dipertimbangkan bersama DPRD DKI.

Menurut Pramono, proses perhitungan subsidi sedang berada pada tahap akhir. "Kami sedang mengkaji di tahap-tahap akhir yang kemarin ada 15 golongan yang kita gratiskan. Kalau nanti akan ada penyesuaian harga, maka pasti ada golongan yang akan terkena," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (9/7). Gubernur menambahkan bahwa jumlah tambahan belum final, namun hasil kajian akan diumumkan dalam waktu dekat.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Sugihardjo, menegaskan bahwa usulan penambahan enam golongan merupakan rekomendasi strategis untuk menyeimbangkan beban tarif yang naik. "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan Kartu Layanan gratis pada 16 golongan dan rencana akan diperluas dengan tambahan 6 golongan lagi, sehingga sangat membantu masyarakat bawah yang sangat memerlukan bantuan," katanya.

Enam golongan yang sedang dipertimbangkan meliputi:

• Pencari kerja (job seekers) yang belum memiliki penghasilan tetap;
• Mahasiswa dan pelajar dari keluarga berpendapatan rendah;
• Warga lanjut usia (di atas 60 tahun) tanpa pensiun tetap;
• Penyandang disabilitas dengan mobilitas terbatas;
• Keluarga penerima bantuan sosial (misalnya PKH, BPNT);
• Pengguna transportasi publik yang berada dalam zona kemiskinan ekstrem (di bawah garis kemiskinan nasional).

Penambahan ini muncul bersamaan dengan rencana kenaikan tarif yang diperkirakan akan menambah beban pada pengguna reguler. Pemerintah Provinsi mengklaim bahwa penyesuaian tarif diperlukan untuk menutupi defisit operasional dan meningkatkan kualitas layanan, namun belum ada transparansi mengenai besaran kenaikan dan mekanisme alokasi subsidi.

Berita ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah kebijakan gratis tambahan ini cukup untuk menutupi dampak kenaikan tarif, atau sekadar upaya politik menjelang pemilihan legislatif? Sejumlah aktivis transportasi mengingatkan bahwa subsidi harus didasarkan pada data kependudukan yang akurat, bukan sekadar keputusan administratif.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan dilema struktural antara kebutuhan fiskal dan keadilan sosial. Kenaikan tarif publik memang wajar mengingat inflasi dan biaya operasional yang melonjak, namun pemerintah belum menyajikan rencana komprehensif tentang bagaimana dana tambahan akan diinvestasikan kembali ke infrastruktur, keamanan, dan integrasi moda transportasi. Tanpa transparansi, subsidi gratis berpotensi menjadi alat politik yang mudah dimanipulasi.

Selanjutnya, penambahan enam golongan harus melalui proses verifikasi yang ketat. Data kependudukan di DKI masih terfragmentasi, dan banyak kelompok rentan yang belum terdaftar secara resmi. Jika tidak ada basis data yang kuat, kebijakan ini berisiko menimbulkan kebocoran anggaran dan menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok yang sebenarnya lebih membutuhkan.

Dalam jangka panjang, pemerintah provinsi harus mempertimbangkan alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti skema tarif progresif yang menyesuaikan harga tiket berdasarkan kemampuan bayar, atau memperluas jaringan transportasi non-motorized (sepeda, jalur pejalan kaki) yang dapat mengurangi ketergantungan pada angkutan umum berbayar. Kebijakan gratis yang bersifat "pemberian kartu" saja tidak cukup; dibutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan perencanaan kota, kebijakan perumahan, dan program pelatihan kerja untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan struktural.

Jika pemerintah tidak dapat menyajikan data yang jelas dan mekanisme akuntabel, publik berhak menuntut transparansi lebih lanjut. Kenaikan tarif yang tidak diimbangi dengan kebijakan sosial yang terukur dapat memicu protes massal, mengingat transportasi publik adalah urat nadi mobilitas jutaan warga Jakarta. Saatnya bagi pemangku kepentingan – Gubernur, DPRD, dan DTKJ – untuk berkolaborasi secara terbuka, bukan sekadar mengumumkan angka di atas kertas.