IMF Prediksi Harga Minyak Tetap Tinggi Meski Selat Hormuz Mulai Pulih – Apa Artinya bagi Indonesia?

Washington (ANTARA) – Direktur Departemen Komunikasi IMF, Julie Kozack, menegaskan dalam konferensi pers pada Kamis bahwa harga minyak mentah dunia tidak akan segera kembali ke level pra‑konflik meski jalur pelayaran di Selat Hormuz diperkirakan mulai normal kembali pertengahan Juli.

Klaim ini muncul bersamaan dengan pembaruan proyeksi IMF yang memperkirakan harga minyak global akan naik hampir sepertiga pada 2026, mencapai US$89,27 per barel, sebelum turun menjadi US$78,70 pada 2027. "Kami tidak berasumsi bahwa situasi harga minyak akan kembali normal seketika setelah perang," ujar Kozack.

Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar‑besa​ran ke wilayah Iran pada dini hari Rabu. CENTCOM mengklaim operasi tersebut sebagai balasan atas dugaan gangguan Iran terhadap kapal‑kapal komersial di Selat Hormuz. Iran, tak mau kalah, langsung menanggapi dengan serangan ke pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait, sekaligus menuduh Washington melanggar memorandum gencatan senjata yang sebelumnya disepakati.

Presiden AS Donald Trump pada Rabu pagi secara resmi menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran tidak lagi berlaku, menambah ketidakpastian geopolitik yang sudah memengaruhi pasar energi global.

Meski demikian, IMF tetap optimis bahwa lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz akan membaik bulan ini. Namun, Kozack menambahkan bahwa proyeksi IMF akan terus menyesuaikan dengan dinamika regional dan kondisi pasar komoditas yang terus berubah.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua hal krusial yang belum cukup dibahas dalam pernyataan resmi IMF. Pertama, ketergantungan global pada jalur transportasi minyak melalui Selat Hormuz menimbulkan risiko sistemik yang tidak dapat diabaikan. Selat ini menyumbang sekitar 20‑30% pasokan minyak dunia; gangguan sekecil apa pun dapat memicu lonjakan harga yang melampaui prediksi IMF. Kedua, politik energi Indonesia berada pada persimpangan penting. Pemerintah masih berupaya menurunkan subsidi BBM sambil menstabilkan pasokan domestik. Jika harga minyak dunia tetap tinggi, beban fiskal akan meningkat, menekan anggaran pembangunan dan memperburuk inflasi.

Lebih jauh, kebijakan luar negeri AS yang semakin agresif di kawasan Teluk menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan energi nasional. Amerika Serikat tidak hanya menargetkan Iran secara militer, tetapi juga menekan negara‑negara produsen lain untuk menyesuaikan produksi sesuai kepentingan geopolitik. Hal ini menambah lapisan kompleksitas bagi negara‑negara importir seperti Indonesia, yang harus menavigasi antara kebutuhan energi dan tekanan eksternal.

Prediksi IMF tentang penurunan harga pada 2027 tampak optimis, mengingat tidak ada jaminan bahwa konflik di Timur Tengah akan berakhir secara damai. Bahkan, skenario terburuk—seperti eskalasi militer lebih luas atau penutupan total Selat Hormuz—bisa menunda penurunan harga hingga dekade berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kebijakan diversifikasi energi, mempercepat transisi ke energi terbarukan, dan mengamankan cadangan strategis minyak untuk melindungi perekonomian dari fluktuasi harga yang tak terduga.

Kesimpulannya, pernyataan IMF bukan sekadar ramalan pasar, melainkan panggilan bagi pembuat kebijakan Indonesia untuk menyiapkan strategi jangka panjang yang tangguh. Tanpa langkah proaktif, negara kita akan terus terombang‑ambing oleh gejolak geopolitik yang tak menentu, mengorbankan kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi nasional.