Demokrasi Papua Barat Daya Tersendat: Kemenko Polkam Lakukan Evaluasi, Tapi Apa Solusinya?

Sorong, 9 Juli 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat evaluasi atas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di provinsi paling baru, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil setelah provinsi otonom baru (DOB) tersebut mencatat penurunan tajam pada pengukuran IDI 2025.

Brigjen TNI Haryadi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan bersama tim lintas kementerian: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Kemenko Polkam ditunjuk sebagai koordinator pengukuran IDI dalam RPJMN 2025‑2029. Setelah data 2025 dirilis, kami wajib menelaah penyebab penurunan, terutama di daerah yang baru pertama kali masuk dalam hitungan," ujarnya di Sorong, Kamis.

Menurut Haryadi, penurunan IDI di Papua Barat Daya masih dapat dimaklumi mengingat 2025 merupakan tahun pertama provinsi tersebut masuk dalam survei. Namun, toleransi itu tidak berarti pemerintah dapat berdiam diri. "Forum evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi faktor‑faktor yang menurunkan skor dan merumuskan langkah perbaikan konkret untuk 2026," tambahnya.

Target nasional IDI, sebagaimana tercantum dalam RPJMN, berada pada kisaran 81,69‑85,23. Jika Papua Barat Daya terus berada di bawah ambang tersebut, implikasinya tidak hanya pada citra demokrasi, melainkan juga pada iklim investasi dan alokasi anggaran pusat.

Di sisi lain, Agus Pramono, Ahli Muda Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS, menyoroti beberapa kendala struktural yang menurunkan kualitas demokrasi di wilayah tersebut. "Kebebasan berpendapat masih terhambat, baik oleh aparat maupun dinamika antar‑kelompok masyarakat. Aspirasi politik yang menyimpang dari mayoritas sering kali diintimidasi atau bahkan diancam," ujarnya.

Pramono juga menyinggung masalah data pelayanan publik. Tanpa bukti pendukung yang memadai, nilai layanan publik otomatis menjadi nol, yang selanjutnya menurunkan skor IDI. "Jika tidak dapat diukur, maka tidak ada nilai. Ini berdampak pada penilaian pemerintah pusat dan persepsi investor," tegasnya.

Lebih jauh, kinerja legislatif daerah (DPRP) Papua Barat Daya juga menjadi sorotan. Realisasi program legislasi belum memenuhi target, menurunkan indikator kinerja DPRP. Pramono menekankan perlunya perbaikan perencanaan dan eksekusi program legislatif.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika politik di Papua selama lebih dari satu dekade, saya melihat evaluasi Kemenko Polkam ini sebagai langkah formal yang belum tentu menghasilkan perubahan substantif. Penurunan IDI di Papua Barat Daya bukan sekadar angka; ia mencerminkan kegagalan struktural dalam menyalurkan kebijakan pusat ke lapangan. Selama bertahun‑tahun, proyek‑proyek pembangunan di Papua sering kali terhenti di tengah jalan, sementara aparat keamanan menegakkan kontrol yang mengekang kebebasan sipil.

Faktor utama yang menurunkan indeks demokrasi di provinsi ini adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola data publik secara transparan. Tanpa data yang dapat diverifikasi, lembaga pengawas pusat tidak dapat menilai kinerja daerah secara objektif, sehingga menciptakan ruang bagi praktik korupsi dan nepotisme. Selain itu, intimidasi terhadap aktivis dan tokoh masyarakat yang menyuarakan kritik politik menandakan adanya budaya politik yang masih otoriter, meski secara formal wilayah ini telah menjadi daerah otonom.

Jika Kemenko Polkam hanya melakukan evaluasi tanpa mengikatkan sanksi atau insentif yang jelas, maka hasilnya akan menjadi sekadar laporan administratif. Pemerintah pusat harus menyiapkan mekanisme pemantauan berkelanjutan, termasuk audit independen atas pelayanan publik dan legislasi daerah. Lebih jauh, perlu ada program pelatihan bagi aparat keamanan dan pejabat daerah tentang hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat, agar tidak lagi menjadi penghalang utama demokrasi.

Prediksi saya, bila tidak ada tekanan politik yang signifikan dari masyarakat sipil atau lembaga internasional, perbaikan IDI di Papua Barat Daya akan berjalan lambat. Namun, jika Kemenko Polkam dapat mengintegrasikan temuan evaluasi ke dalam kebijakan anggaran dan menambahkan mekanisme akuntabilitas yang kuat, provinsi ini berpotensi menjadi contoh transformasi demokrasi di wilayah paling tertinggal di Indonesia.