China Tekankan Hubungan Jangka Panjang dengan Inggris: Janji Kerjasama atau Strategi Geopolitik Baru?

London – Pada Rabu (8/7), Bi Haibo, minister counsellor Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Inggris, menegaskan kembali komitmen Beijing untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan London. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang sekaligus mempromosikan buku putih terbaru China berjudul "Tata Kelola Global yang Lebih Adil dan Merata: Prinsip, Usulan, dan Aksi China". Dokumen yang dirilis oleh Kantor Informasi Dewan Negara pada 17 Juni lalu menampilkan China sebagai "peserta aktif, kontributor, dan pembangun" sistem tata kelola internasional.

Bi menekankan bahwa kerja sama China‑Inggris harus didasarkan pada rasa saling menghormati, kesetaraan, dan keuntungan bersama. Ia menolak tudingan akademisi dan politisi Barat yang menyebut kebijakan luar negeri Beijing sebagai "sistem upeti abad ke-21". Menurutnya, kritik tersebut merupakan penyederhanaan berlebihan yang tidak memahami evolusi diplomasi China yang kini mengedepankan prinsip non‑intervensi dan kedaulatan setara.

Dalam konteks geopolitik yang semakin terpolarisasi, pernyataan Bi menyoroti dua hal penting. Pertama, China menegaskan dirinya sebagai bagian dari Global South yang menuntut partisipasi setara semua negara dalam pengambilan keputusan internasional. Kedua, Beijing menolak segala bentuk aliansi yang bersifat "paksa"—sebuah kritik terselubung terhadap model aliansi militer‑ekonomi Barat yang, menurutnya, masih mendominasi arena global.

Namun, di balik retorika damai dan inklusif, terdapat pertanyaan mendasar: apakah komitmen China terhadap hubungan jangka panjang dengan Inggris bersifat tulus atau sekadar taktik untuk memperluas pengaruh di Eropa Barat? Sejumlah analis menilai bahwa Beijing memanfaatkan hubungan bilateral sebagai platform untuk menyeimbangkan tekanan dari Amerika Serikat serta memperkuat jaringan ekonomi dan teknologi di luar negeri.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika hubungan China‑Barat selama lebih dari satu dekade, saya melihat pernyataan Bi Haibo bukan sekadar diplomasi standar, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang lebih luas. Pertama, China secara konsisten memposisikan diri sebagai penyeimbang kekuatan Barat, terutama di era pasca‑COVID‑19 dimana rantai pasokan global masih rapuh. Dengan menegaskan komitmen pada "kesetaraan kedaulatan", Beijing berupaya menjustifikasi intervensi ekonominya—seperti investasi infrastruktur, teknologi 5G, dan pembiayaan proyek energi terbarukan—sebagai bentuk kemitraan yang adil, padahal pada praktiknya sering kali menimbulkan ketergantungan struktural.

Kedua, buku putih yang dipublikasikan pada Juni bukan sekadar dokumen kebijakan; ia berfungsi sebagai narasi resmi yang menyiapkan panggung bagi Beijing dalam perdebatan multilateral, termasuk di forum G20, COP, dan WTO. Penekanan pada "tata kelola global yang lebih adil" secara implisit menantang dominasi normatif Barat, sekaligus membuka ruang bagi China untuk menegosiasikan standar‑standar baru—misalnya dalam regulasi data, standar keamanan siber, dan kebijakan investasi asing.

Ketiga, kritik Barat yang menyebut kebijakan China sebagai "sistem upeti" tidak sepenuhnya tanpa dasar. Praktik pinjaman berisiko tinggi, terutama di negara‑negara berkembang, telah menimbulkan beban utang yang mengancam kedaulatan ekonomi penerima. Meskipun Inggris bukan negara berkembang, perjanjian‑perjanjian terbaru—seperti kerjasama dalam bidang teknologi dan energi—perlu diawasi secara ketat untuk menghindari potensi ketergantungan strategis yang dapat dimanfaatkan Beijing dalam negosiasi politik atau keamanan.

Ke depan, hubungan China‑Inggris akan diuji oleh beberapa faktor kunci: kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang semakin kompetitif, dinamika politik domestik Inggris pasca‑Brexit, serta tekanan internal di China terkait pertumbuhan ekonomi yang melambat. Jika Beijing berhasil menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan diplomasi yang tidak menyinggung kedaulatan Inggris, maka hubungan jangka panjang yang dijanjikan dapat terwujud. Namun, bila China terus memanfaatkan “kesetaraan” sebagai kedok untuk memperluas pengaruhnya, maka retorika damai itu akan berakhir menjadi bahan kritik baru di panggung internasional.