Bencana Global yang Bisa Dihindari: Hanya 36% Target SDGs Tercapai, PBB Beri Peringatan Keras

NEW YORK, dunia yang terus bergerak maju secara tidak merata—demikian kesimpulan pahit dari Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2026 yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa. Dengan waktu tinggal empat tahun menuju tenggat 2030, dunia justru menunjukkan kemajuan yang sangat tidak merata dan justru mengalami kemunduran di beberapa sektor krusial.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh kantor berita Xinhua dan disiarkan oleh Antara, hanya 36 persen dari target SDGs yang dapat dinilai sesuai rencana. Ironisnya, hampir separuh dari target tersebut mengalami stagnasi, sementara 15 persen lainnya justru bergerak mundur alias mengalami kemunduran. Angka-angka ini menjadi tamparan telak bagi komunitas internasional yang selama ini gemar berbicara tentang pembangunan berkelanjutan di forum-forum elite.

Prestasi yang Patut Diapresiasi

Namun, di tengah gambaran suram tersebut, terdapat beberapa pencapaian yang layak mendapat pengakuan. Sejak Agenda 2030 diadopsi pada 2015, investasi berkelanjutan, kebijakan yang tepat, dan kerja sama internasional telah meningkatkan kehidupan miliaran orang di seluruh dunia.

Secara konkret, hampir 1 miliar orang kini memiliki akses ke air minum yang dikelola secara aman—sebuah lompatan yang menyelamatkan jutaan nyawa. Selain itu, 1,2 miliar orang telah获得 akses ke sanitasi yang dikelola secara aman, mengurangi risiko penyakit yang sebelumnya menjadi momok di negara-negara berkembang.

Dalam sektor kesehatan, infeksi baru HIV turun 30 persen antara 2015 hingga 2024, dan kematian terkait AIDS turun 35 persen. Listrik kini menjangkau 92 persen populasi dunia, naik signifikan dari dekade sebelumnya. Akses internet melonjak dari 40 persen menjadi 74 persen—sebuah revolusi digital yang mengubah cara manusia berinteraksi dan bekerja.

Yang paling mengejutkan adalah perlindungan sosial yang kini mencakup lebih dari setengah populasi global untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ini menunjukkan bahwa sistem keamanan sosial global mulai menunjukkan hasil, meskipun masih jauh dari sempurna.

Realita Pahit di Balik Angka-Angka

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mencoba tetap optimistis dengan menyatakan bahwa visi Agenda 2030 "tetap berada dalam jangkauan." Namun, optimisme tersebut terasa hambar ketika kita melihat data-data berikut:

• 1 dari 10 orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem—artinya sekitar 800 juta manusia hidup dengan kurang dari 1,90 dolar AS per hari
• 2,3 miliar orang menghadapi kerawanan pangan sedang atau parah—hampir sepertiga populasi dunia
• 150 juta anak masih mengalami gangguan tumbuh kembang (stunting)—generasi yang kehilangan potensi optimalnya
• Angka kematian ibu hampir tiga kali lipat dari target global—wanita masih mati saat melahirkan di abad ke-21
• Jumlah korban bencana terkait iklim telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2015—bumi sedang murka

Faktor-Faktor yang Memperparah Krisis

Laporan ini mengidentifikasi beberapa faktor yang memperparah kemunduran: eskalasi konflik di berbagai wilayah, perubahan iklim yang semakin ekstrem, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, peningkatan utang negara-negara berkembang, dan penurunan bantuan pembangunan resmi yang mencapai rekor terendah.

Wakil Sekjen PBB Amina Mohammed dalam konferensi pers menekankan bahwa SDGs "jelas dan kuat" namun memperingatkan tentang krisis yang memburuk dalam hal sarana implementasi. Ia menyerukan tiga komitmen kritis: memajukan kesetaraan gender sebagai pendukung setiap tujuan, mempercepat transisi ke energi terbarukan, dan memprioritaskan perdamaian dengan berinvestasi pada instrumen pembangunan alih-alih pengeluaran militer yang terus dinaikkan.

Li Junhua, Wakil Sekjen PBB untuk urusan ekonomi dan sosial, mengingatkan bahwa Agenda 2030 mengakui pembangunan berkelanjutan merupakan "upaya bersama, bukan permainan menang-kalah." Ia menekankan bahwa pilihan pembiayaan, kerja sama global, dan manajemen krisis kolektif yang dibuat saat ini "akan bergema selama beberapa generasi."

Analisis Mendalam: Perspektif dari Budi Santoso

Laporan SDG 2026 ini adalah pengakuan resmi dari institusi tertinggi dunia bahwa proyek pembangunan manusia terbesar dalam sejarah sedang menuju kegagalan. Dan ironinya, kegagalan ini bukan karena kurangnya sumber daya atau teknologi—melainkan karena kurangnya kemauan politik dan solidaritas global yang sesungguhnya.

Mari kita bedah dengan jujur: angka 36 persen target yang sesuai rencana terdengar mengerikan, tapi mari kita telaah lebih dalam. Angka ini menunjukkan bahwa bahkan target-target yang "mudah" pun tidak tercapai. SDGs bukan aspirasional tanpa dasar—target-targetnya sudah disusun dengan cermat oleh para ahli dunia. Jika dengan standar tersebut saja kita hanya mencapai sepertiga, maka ada sesuatu yang fundamental yang rusak dalam sistem tata kelola global saat ini.

Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa kemajuan-kemajuan yang dicapai—seperti akses air bersih dan listrik—justru terjadi di era sebelum pandemi dan sebelum eskalasi konflik global saat ini. Artinya, kita mungkin sedang berada di titik balik (turning point) di mana dekade-dekade kemajuan mulai tererosi. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan—ia sudah menjadi realitas yang meningkatkan korban bencana dua kali lipat sejak 2015. Ini bukan alarm palsu; ini adalah sirine darurat yang seharusnya membuat kita semua terjaga dari tidur nyenyak kita.

Saya melihat satu pola yang sangat mengkhawatirkan: negara-negara maju yang menjadi arsitek Agenda 2030 justru yang paling banyak mengurangi bantuan pembangunan resmi. Mereka lebih memilih menghabiskan triliunan dolar untuk senjata dan perang daripada untuk pembangunan negara-negara miskin. Amina Mohammed dengan sangat halus namun tegas menyinggung hal ini—prioritaskan perdamaian dengan berinvestasi pada pembangunan, bukan militer. Pesan ini jelas: dunia tidak kekurangan uang, dunia kekurangan prioritas yang benar.

Bagi Indonesia, laporan ini seharusnya menjadi bahan refleksi yang sangat penting. Kita yang sering menjadi bagian dari forum internasional dan ikut menandatangani Agenda 2030, bagaimana performanya di tingkat nasional? Stunting pada 150 juta anak di dunia seharusnya membuat kita prihatin, karena Indonesia sendiri masih berjuang menurunkan angka stunting ke level yang aman. Kerawanan pangan yang dialami 2,3 miliar orang globally berarti sekitar 70 juta di antaranya adalah warga negara kita—ini bukan angka abstrak, ini adalah tetangga kita yang perutnya kosong.

Ke depan, saya memprediksi bahwa ketegangan geopolitik akan semakin memperburuk implementasi SDGs. Ketika negara-negara besar lebih sibuk saling sanksi dan berperang proksi, bantuan pembangunan akan semakin tergerus. Dalam empat tahun ke depan, kita mungkin akan melihat kesenjangan yang semakin lebar antara negara maju dan berkembang. Jika tidak ada perubahan paradigma yang drastis—dan saya menekankan kata "jika"—maka laporan SDG 2030 mungkin akan menjadi obituary (surat kematian) bagi mimpi besar bernama pembangunan berkelanjutan.

Namun, ada secercah harapan: Li Junhua menyebutkan tonggak penting seperti perlindungan hukum di laut lepas dan peningkatan kapasitas energi terbarukan di negara berkembang sebagai bukti bahwa tindakan ambisius dan terkoordinasi membuahkan hasil. Ini menunjukkan bahwa ketika ada kemauan, ada jalan. Pertanyaannya sekarang: apakah komunitas internasional masih memiliki kemauan itu, ataukah kita hanya akan terus berbicara tanpa bertindak?