Kortas Tipikor Polri Undang Oegroseno: Klarifikasi atau Upaya Kriminalisasi?

Ringkasan Singkat

• Polri kembali mengirimkan undangan klarifikasi kepada mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno terkait dugaan korupsi pengadaan lahan Sepolwan.
• Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menegaskan bahwa proses ini bukan upaya kriminalisasi melainkan penyelidikan formal.
• Oegroseno menolak tuduhan, menyoroti kebijakan 15‑tahun lalu dan menuntut bukti audit resmi sebelum penyelidikan dilanjutkan.

Jakarta, 23 Juli 2026 – Kortas Tipikor Polri kembali mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno. Undangan tersebut dijadwalkan pada Kamis, 23 Juli 2026, dan diklaim sebagai langkah prosedural untuk mengumpulkan keterangan terkait dugaan tindak pidana dalam pengadaan lahan Sepolwan.

Irjen Totok Suharyanto, kepala unit investigasi, menegaskan bahwa undangan ini bukanlah panggilan yang bersifat memojokkan, melainkan bagian dari rangkaian penyelidikan yang berlandaskan pada KUHAP Pasal 16 ayat 1 huruf c & j. "Kami berupaya memastikan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur korupsi atau tidak," ujarnya kepada wartawan.

Kasus ini bermula dari pengaduan publik yang menyoroti potensi penyimpangan dalam proses alih fungsi lahan di Sepolwan, Jakarta Selatan, serta proyek serupa di Lembang, Jawa Barat. Totok menambahkan bahwa penyelidikan sedang berjalan sesuai prosedur hukum, dan tidak ada indikasi adanya tekanan politik terhadap Oegroseno.

Sementara itu, Oegroseno menolak keras tuduhan tersebut. Ia mengklaim bahwa kebijakan yang diambil lebih dari satu setengah dekade lalu kini diputar kembali menjadi bahan penyelidikan tanpa dukungan hasil audit resmi dari BPK, BPKP, atau Irwasum Polri. "Jika ada dugaan korupsi, seharusnya ada bukti konkret, termasuk nilai kerugian negara yang jelas," ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan tentang batas antara penegakan hukum yang sah dan potensi penyalahgunaan instrumen investigatif untuk tujuan politik. Sejauh mana proses ini akan mengungkap fakta, dan apakah prosedur yang dijalankan benar-benar transparan, masih menjadi sorotan publik.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri jejak korupsi di institusi kepolisian selama lebih dari satu dekade, saya melihat dua hal utama yang perlu diwaspadai. Pertama, penggunaan undangan klarifikasi sebagai alat investigasi memang sah secara hukum, namun sering kali menjadi senjata politik bila tidak diimbangi dengan transparansi penuh. Dalam kasus Oegroseno, tidak ada dokumen audit publik yang dirilis, sehingga publik hanya menerima narasi satu sisi – baik dari pihak Polri maupun mantan pejabat.

Kedua, kronologi kasus ini menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Pengaduan masyarakat muncul setelah hampir 15 tahun kebijakan pengadaan lahan dijalankan, menandakan bahwa mekanisme audit internal pada saat itu tidak efektif. Jika BPK atau BPKP memang pernah menilai proyek tersebut, hasilnya seharusnya menjadi acuan utama dalam memutuskan apakah penyelidikan lanjutan diperlukan.

Selanjutnya, penting untuk menilai apakah proses klarifikasi ini akan menghasilkan bukti material atau sekadar formalitas. Undangan klarifikasi yang dijadwalkan pada 23 Juli seharusnya diikuti dengan publikasi hasil wawancara atau setidaknya ringkasan temuan. Tanpa itu, proses investigasi berisiko menjadi “show trial” yang menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Akhirnya, saya mengingatkan bahwa penegakan hukum yang kredibel memerlukan akuntabilitas di kedua sisi. Jika Oegroseno memang terlibat dalam penyimpangan, maka proses hukum harus berjalan tanpa intervensi politik. Sebaliknya, bila tuduhan tersebut tidak berdasar, maka Polri harus menanggung konsekuensi atas pencemaran nama baik yang dapat merusak integritas institusinya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa dasar hukum undangan klarifikasi yang diberikan kepada Oegroseno?
  A: Undangan tersebut merujuk pada Pasal 16 ayat 1 huruf c & j KUHAP, yang mengatur hak penyidik untuk memanggil saksi atau tersangka guna memperoleh keterangan.
• Q: Apakah ada hasil audit resmi yang menjadi dasar penyelidikan ini?
  A: Hingga saat ini, tidak ada publikasi resmi dari BPK, BPKP, atau Irwasum Polri yang mengonfirmasi temuan audit terkait pengadaan lahan Sepolwan.
• Q: Apa konsekuensi hukum jika Oegroseno terbukti bersalah?
  A: Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Oegroseno dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang‑Undang Tipikor, yang dapat berujung pada hukuman penjara dan denda serta pemulihan kerugian negara.