Sekolah Dasar Kebayoran Lama Roboh, Dua Tahun Terbengkalai, Ratusan Anak Terpaksa Ngungsi ke Sekolah Sore

Ringkasan Singkat

• Bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 runtuh pada November 2024 dan belum diperbaiki hingga kini.
• Lebih dari 200 siswa dipindahkan ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 dan harus belajar di shift sore.
• Penanganan Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan masih terhambat oleh alokasi anggaran yang dialihkan.

Ruang kelas dan unit kesehatan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 hancur total pada sore hari 27 November 2024, tepat setelah Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Evi Afrida, seorang orang tua murid, kejadian itu terjadi tanpa peringatan cuaca ekstrem; hujan deras baru turun setelah bangunan mulai runtuh.

Walaupun tidak ada korban jiwa, trauma dan ketidakpastian terus menghantui ribuan orang tua. “Sekolah sudah melapor ke Dinas, tapi sampai kini belum ada kepastian tindak lanjut,” ujar Evi. Ia menambahkan bahwa pihak berwenang sempat memberi alasan alokasi anggaran sedang dialihkan ke sekolah lain yang dianggap lebih prioritas.

Akibatnya, lima ruangan – empat kelas dan satu UKS – menjadi puing. Siswa kini menumpang di SDN Kebayoran Lama Selatan 11 yang beroperasi pada shift sore, memaksa mereka masuk sekolah pada jam 13.00‑17.00. Jadwal ini mengorbankan kegiatan mengaji sore, penggunaan musala, serta lapangan yang kini dipaksa menjadi ruang belajar.

Data Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan mengungkap bahwa renovasi telah masuk dalam dokumen perencanaan (Detail Engineering Design 2025), namun proses realisasinya masih terhambat birokrasi. Kepala Suku Dinas, Santoso, menyatakan rencana penggabungan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan SDN Kebayoran Lama 11, dengan pembangunan baru di lokasi 09. “Kami berharap anggaran dapat segera terealisasi, namun mekanisme bertahap tetap harus dilalui,” ujarnya.

Selama dua tahun terakhir, gerbang sekolah tetap terkunci, hanya dapat dibuka oleh satpam. Lingkungan sekitar tampak sepi, sementara puing‑puing atap genteng dan tiang penyangga berserakan menimpa peralatan belajar seperti meja, kursi, dan lemari.

Analisis Pakar

Kasus SDN Kebayoran Lama Selatan 09 mengungkap kegagalan sistemik dalam penanganan infrastruktur pendidikan di DKI Jakarta. Keterlambatan perbaikan bukan sekadar masalah teknis; ia mencerminkan prioritas politik yang berubah-ubah, terutama menjelang pemilihan. Penundaan alokasi anggaran yang diklaim “dialihkan ke sekolah lain” menandakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada level pemerintahan daerah.

Lebih jauh, dampak sosialnya sangat nyata. Anak‑anak yang dipaksa belajar di shift sore kehilangan waktu belajar efektif, mengorbankan kegiatan ekstrakurikuler, termasuk pendidikan agama yang penting bagi komunitas. Penggunaan musala dan lapangan sebagai ruang kelas menurunkan kualitas lingkungan belajar, sekaligus menimbulkan risiko keselamatan. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan pelanggaran hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Respons Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan yang masih “dalam perencanaan” selama lebih dari dua tahun menunjukkan lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Dokumen DED 2025 seharusnya menjadi jaminan bahwa dana sudah tersedia, namun tanpa prosedur pelaksanaan yang jelas, dokumen itu hanyalah kertas kosong. Pemerintah provinsi harus mengaktifkan audit independen untuk menelusuri alur dana, serta menegakkan sanksi bagi pejabat yang menghambat proses.

Terakhir, keterlibatan masyarakat harus dipertahankan. Orang tua seperti Evi Afrida telah menuntut kejelasan selama dua tahun; suara mereka harus menjadi pemicu kebijakan, bukan sekadar catatan administratif. Pemerintah DKI perlu mengadopsi model partisipatif, misalnya melalui forum warga yang berwenang mengawasi progres renovasi secara real‑time. Hanya dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, kasus serupa dapat dicegah di masa depan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa renovasi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 belum selesai setelah dua tahun?
  A: Proses terhambat oleh alokasi anggaran yang dialihkan, birokrasi panjang, dan kurangnya pengawasan independen.
• Q: Apa dampak shift sore bagi siswa?
  A: Jam belajar yang lebih pendek, hilangnya waktu untuk mengaji, serta penggunaan fasilitas seperti musala dan lapangan sebagai ruang kelas yang tidak ideal.
• Q: Kapan pemerintah DKI berencana menyelesaikan pembangunan kembali sekolah?
  A: Dinas Pendidikan menyatakan bahwa puing akan dibersihkan dalam waktu dekat, namun tanggal pasti penyelesaian belum diumumkan karena masih menunggu proses mekanisme anggaran.