Pemerintah Daerah Digeser! Satgas PRR Ancam Pembangunan Huntap Tak Terjadi Jika Lahan Belum Siap

Ringkasan Singkat

• Satgas PRR meminta Pemda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera menyiapkan lahan dan infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan 7.952 unit hunian tetap (huntap) tahun 2026.
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengalokasikan anggaran Rp2,22 triliun dan telah memetakan 54 lokasi dengan luas total 198,21 hektare yang mampu menampung 7.973 unit.
• Menteri Maruarar Sirait menekankan bahwa kepastian status tanah dan pemilihan lokasi aman dari banjir, longsor, serta ancaman bencana berulang adalah syarat agar pembangunan tidak terhambat oleh masalah lahan.

Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7), Satgas PRR melalui Kepala Satgas Muhammad Tito Karnavian menegahkan bahwa kesiapan lahan harus diimbangi dengan penyelesaian status tanah agar pekerjaan yang sudah ditenderkan tidak tertunda.

Menurut Maruarar Sirait, Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyediakan lahan terbuka; mereka harus memilih lokasi yang strategis, terhubung dengan sekolah, tempat kerja, pasar, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan pusat kehidupan masyarakat.

Dia juga memperingatkan agar tidak menempatkan huntap di daerah terpencil yang jauh dari akses layanan dasar, karena hal itu justru menambah beban sosial ekonomi bagi penyintas bencana.

Tito Karnavian menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian lahan sekaligus menyiapkan akses jalan, jaringan air minum, drainase, dan kebutuhan dasar lainnya, sementara PLN akan menyediakan listrik secara proaktif sejalan dengan pembangunan rumah oleh Kementerian PKP.

Dalam hal kapasitas fiskal, Tito mengakui bahwa tidak semua daerah memiliki anggaran cukup untuk pembebasan lahan dan pembangunan akses jalan; dalam kondisi demikian, Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga pusat lain agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi.

Secara keseluruhan, rencana pembangunan huntap di tiga provinsi mencapai 46.521 unit, sementara pendataan by name by address mencatat 33.929 keluarga yang terbagi menjadi tiga skema: insitu, eksitu mandiri, dan eksitu komunal.

Data ini masih perlu diperbarui dan diselaraskan dengan kesiapan lahan agar program pembangunan tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah meneliti berbagai program pasca bencana di Indonesia, saya mengamati bahwa upaya Satgas PRR dan Kementerian PKP menunjukkan langkah positif dalam hal koordinasi antarlembaga, namun masih terdapat sejumlah celah struktural yang berpotensi mengurangi efektivitas program ini.

Pertama, ketergantungan pada pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan dan infrastruktur dasar menimbulkan risiko ketidaksamaan kapasitas fiskal antara provinsi dan kabupaten. Meskipun Satgas PRR menawarkan koordinasi dukungan pusat, mekanisme penyaluran dana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran masih kurang transparan, sehingga ada potensi penyalahgunaan atau proyek yang berhenti di tengah jalan karena kurangnya komitmen lokal.

Kedua, penekanan pada pemilihan lokasi yang aman dari bencana adalah langkah yang tepat, namun data yang digunakan untuk mengidentifikasi zona rentan seringkali bersifat historis dan tidak selalu memperhitungkan perubahan iklim yang semakin ekstrem. Tanpa pemodelan risiko berbasis klimatologi terkini, ada kemungkinan hunian tetap yang dibangun justru menjadi korban bencana masa depan yang lebih parah.

Ketiga, aspek sosial ekonomi penyintas bencana sering diabaikan dalam perencanaan fisika. Menempatkan hunian tetap jauh dari pusat ekonomi dan layanan sosial, seperti yang diperingatkan oleh Menteri Maruarar Sirait, dapat menambah beban transportasi, mengurangi akses ke pendidikan dan kesehatan, serta menimbulkan isolasi sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, program huntap harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan ekonomi lokal, termasuk pembentukan usaha mikro dan pelatihan keterampilan, agar hunian tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat pemulihan hidup yang berkelanjutan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Berapa banyak unit huntap yang rencananya akan dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2026?

A: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap pada tahun 2026, dengan distribusi 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat.

Q: Apa saja syarat yang ditetapkan oleh Satgas PRR dan Menteri Maruarar Sirait agar lahan huntap dapat digunakan segera?

A: Pemerintah daerah harus memastikan kepastian lokasi, legalitas tanah, ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, air minum, drainase, listrik), serta memilih lokasi yang aman dari banjir, longsor, dan ancaman bencana berulang, serta terhubung dengan fasilitas sosial seperti sekolah, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan.

Q: Apakah ada dukungan dari pemerintah pusat jika daerah tidak mampu membiayai persiapan lahan dan infrastruktur?

A: Ya, Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga pusat lain untuk menyiapkan lahan, jalan, dan jaringan air minum agar pembangunan huntap tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah.