Gus Ipul Harumkan Sekolah Rakyat sebagai Solusi Jutaan Anak Tanpa Sekolah, Teknologi Jadi Hambatan Baru

Ringkasan Singkat

• Menteri Sosial Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan upaya pemerintah memenuhi hak anak melalui Sekolah Rakyat untuk anak yang tidak sekolah, belum sekolah, atau putus sekolah.
• Dia menyebut tantangan baru dari perkembangan teknologi yang memerlukan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi anak.
• Data BPS menunjukkan hampir 4 juta anak berisiko tidak sekolah, dan Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama tanpa tes akademik untuk mencapai mereka.

Dalam Talkshow Spesial Hari Anak Nasional yang aired di TV One pada Senin (20/7) malam, Gus Ipul bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, pakar neurosains dr. Ryu Hasan, dan pemerhati anak Shahnaz Haque membahas isu kritis perlindungan anak di era digital.

Gus Ipul menjelaskan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membuka peluang pembelajaran, tetapi juga menimbulkan risiko baru seperti eksploitasi online, cyberbullying, dan paparan konten berbahaya yang menuntut respons pemerintah yang lebih komprehensif.

Menurutnya, tanggung jawab negara tidak hanya berhenti pada penyediaan akses pendidikan, tetapi juga harus meliputi pendampingan keluarga, terutama mereka yang berada dalam desil 1 dan 2, guna menutup ketimpangan yang masih meluas.

Salah satu langkah konkret adalah memperluas jangkauan Sekolah Rakyat, sekolah berasrama yang tidak mengadakan seleksi akademik, sehingga anak yang tidak sekolah, belum sekolah, atau putus sekolah dapat mengikuti program pembelajaran holistik yang juga mengasuh karakter dan keterampilan hidup.

Gus Ipul menambahkan bahwa lebih dari 65 persen orang tua siswa Sekolah Rakyat merupakan lulusan sekolah dasar dari keluarga tidak mampu, dan harapannya lulusan ini akan menjadi agen perubahan yang mampu mengangkat ekonomi keluarga dan lingkungannya.

Meski optimisme terlihat, Gus Ipul mengakui bahwa tantangan seperti bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan kurangnya perlindungan terhadap anak masih menjadi homework besar yang perlu ditangani secara lintas sektoral.

Inisiatif ini, menurutnya, merupakan kolaborasi pertama kali antara Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan berbagai lembaga lain dalam era Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan menciptakan model pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah meneliti berbagai program sosial di Indonesia selama lebih dari dua dekade, saya melihat bahwa konsep Sekolah Rakyat memang menarik sebagai respons terhadap krisis akses pendidikan yang masih menyakitkan hampir empat juta anak. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tiga pilar utama: transparansi dana, kualitas guru, dan integrasi dengan sistem perlindungan anak yang sudah ada.

Pertama, transparansi anggaran. Sejarah menunjukkan bahwa banyak program sekolah alternatif mengalami penyanggaran dana akibat korupsi atau pengalihan sumber daya, sehingga tanpa laporan keuangan terbuka yang dapat diaudit oleh masyarakat, risiko pencapaian target menjadi rendah. Oleh karena itu, mekanisme pemantauan independen, seperti melibatkan LSM pendidikan dan audit BPK, harus menjadi bagian dari rancangan sejak awal.

Kedua, kualitas dan motivasi pendidik. Sekolah Rakyat yang berasrama membutuhkan guru yang tidak hanya kompeten dalam materi kurikulum, tetapi juga terlatih dalam pendekatan trauma-informed, mengingat banyak siswa datang dari latar belakang rentan yang mungkin mengalami konflik keluarga, kekerasan, atau eksploitasi. Tanpa investasi berkelanjutan dalam pelatihan guru dan sistem dukungan psikososial, program hanya akan menghasilkan lulusan yang akademis saja, tanpa perubahan struktural dalam kehidupan mereka.

Ketiga, sinkronisasi dengan perlindungan anak. Gus Ipul sendiri menyoroti tantangan teknologi yang membutuhkan rehabilitasi dan pendampingan. Sekolah Rakyat harus bekerja sama dengan Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk memberikan layanan konseling, penanganan kasus kekerasan, dan edukasi digital. Tanpa integrasi ini, risiko anak kembali ke lingkungan yang tidak aman setelah lulus tetap tinggi.

Akhirnya, saya menilai bahwa jika pemerintah mampu menggabungkan prinsip-prinsip di atas dengan pendekatan berbasis bukti—yaitu menggunakan data BPS dan survei lapangan untuk menyesuaikan kurikulum—Sekolah Rakyat bisa menjadi teladan bagi negaraกำลัง berkembang. Sebaliknya, jika program hanya berupa proyek simbolis tanpa akuntansi, kita hanya akan melihat ulang sejarah program-program sosial yang gagal memberikan dampak nyata.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Sekolah Rakyat dan siapa yang dapat mengikutinya?
  A: Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama tanpa seleksi akademik yang ditujukan untuk anak yang tidak sekolah, belum sekolah, atau putus sekolah, terutama dari keluarga tidak mampu.
• Q: Bagaimana teknologi dianggap sebagai tantangan dalam perlindungan anak menurut Gus Ipul?
  A: Gus Ipul menyarankan bahwa kemajuan teknologi meningkatkan risiko eksploitasi online, cyberbullying, dan akses konten berbahaya, sehingga diperlukan upaya perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi yang lebih komprehensif.
• Q: Apakah Sekolah Rakyat sudah terbukti efektif mengurangi angka putus sekolah?
  A: Saat ini Sekolah Rakyat masih dalam fase peluasan dan evaluasi; data resmi mengenai dampaknya pada angka putus sekolah belum tersedia publik, tetapi pemerintah berharap program ini dapat memberikan pendidikan holistik dan mengurangi risiko putus sekolah pada masa depan.