Pakar Ingatkan: Indonesia Harus Evaluasi Keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza Pasca Pemilu Israel dan AS

Andrea Abdul Rahman, pengamat hubungan internasional dari Universitas Budi Luhur, mendesak pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang status keanggotaan di Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP). Rekomendasi ini muncul di tengah potensi pergeseran kredibilitas forum tersebut pasca hasil pemilu Israel yang terfragmentasi dan menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat. Menurut Andrea, keanggotaan Indonesia harus tetap realistis dengan memastikan bahwa BoP tidak sekadar menjadi wadah diplomatik, tetapi tetap konsisten dalam menjaga perdamaian di tengah ketidakpastian politik kedua aktor utama tersebut.

Akademisi itu menilai hasil pemilu Israel yang tidak menghasilkan blok mayoritas menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri negara tersebut akan menjadi rapuh dan penuh kompromi. Setiap keputusan Israel terkait operasi perdamaian atau keterlibatan militer dinilai akan sulit diputuskan secara konsisten, yang pada gilirannya dapat memengaruhi dinamika internal BoP. Kecamtan serupa juga diantisipasi dari Amerika Serikat, di mana arah dukungan legislatif terhadap kebijakan luar negeri Washington bakal sangat bergantung pada hasil pemilu 3 November. Jika Kongres AS terbelah, komitmen Amerika terhadap pendanaan dan pengerahan pasukan di BoP berpotensi menjadi fluktuatif.

Dampak Politik Terfragmentasi pada Kredibilitas BoP

Komite Pemilu Pusat Israel mengumumkan bahwa tidak ada blok yang meraih suara mayoritas di parlemen. Blok Benjamin Netanyahu meraih 53 kursi, blok oposisi Gadi Eisenkot 48 kursi, dan partai-partai Arab 19 kursi. Mengingat konstitusi Israel mewajibkan 61 kursi untuk membentuk pemerintah, hasil ini mengindikasikan kompleksitas politik yang tinggi. Di sisi lain, pemilihan paruh waktu AS mempertaruhkan seluruh 435 kursi di DPR dan sekitar sepertiga kursi di Senat, yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik. Andrea menekankan bahwa fluktuasi politik di kedua negara ini akan menguji ketahanan konsistensi BoP, forum tempat Indonesia secara resmi bergabung pada 22 Januari.

Sebagai respons terhadap potensi instabilitas tersebut, Andrea menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan di BoP. Ia menegaskan prinsip bebas-aktif yang harus dijaga oleh Indonesia, yakni tetap mendukung perdamaian namun tidak terjebak dalam rivalitas internal Israel maupun dinamika politik AS. "BoP hanya relevan jika mampu menjaga konsistensi, sementara Indonesia harus memastikan keanggotaan tidak menggerus prinsip bebas aktif," tegasnya. Evaluasi ini menjadi krusial untuk menjaga integritas politik luar negeri Indonesia di panggung internasional.

Teguh Menjaga Prinsip Bebas-aktif dan Evaluasi Strategis

Latar belakang evaluasi ini merujuk pada saat Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan BoP di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada 22 Januari. Meskipun Indonesia telah menyatakan dukungan kuat terhadap perdamaian dan pemulihan kehidupan masyarakat Gaza, keberlanjutan efektivitas forum harus diuji dengan perkembangan politik global. Jika konsistensi forum menurun akibat terfragmentasinya pemerintahan Israel dan ketidakpastian Kongres AS, Indonesia perlu mempertimbangkan opsi strategis lainnya.

Kesimpulannya, keterlibatan Indonesia dalam BoP harus senantiasa diukur berdasarkan dampak nyata terhadap stabilitas wilayah, bukan sekadar keanggotaan formal. Dengan menjaga kemandirian kebijakan luar negeri, Indonesia dapat memastikan bahwa partisipasi dalam forum perdamaian tetap sejalan dengan nilai-nilai utama diplomasi bangsa. Langkah evaluasi ini diharapkan dapat menjaga posisi Indonesia sebagai aktor perdamaian yang kredibel, tidak mudah terombang-ambing oleh arus geopolitik, dan tetap berkomitmen penuh untuk mengupayakan solusi damai bagi masyarakat Gaza.