Nanang Hendarno dan Ilham Akbar Habibie Tekankan: Kedaulatan Digital Bukan Soal Mandiri Sepenuhnya, tapi Kendali Strategis

Debat soal kedaulatan digital Indonesia memanas dalam diskusi bertajuk "Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?" di Jakarta. Nanang Hendarno, Direktur Utama PT Telkom Indonesia, menegaskan bahwa internet dan kecerdasan buatan (AI) telah menjadi kebutuhan vital setara listrik dan konektivitas. Ia menganalogikan AI sebagai "kereta" yang membutuhkan "rel" berupa hyperscale data center dan infrastruktur yang terpercaya (trusted infrastructure). Siapa yang menguasai rel ini, katanya, akan menguasai kendali digital global. Oleh karena itu, ia mendesak adanya arah kebijakan, regulasi, dan kesiapan industri yang berani mengonsumsi produk dalam negeri.

Konteks Interdependensi dan Analogi Pangan

Ilham Akbar Habibie, Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, meluruskan persepsi bahwa kedaulatan tidak berarti kemandirian total. Ia menyebut bahkan Amerika Serikat saja bergantung pada teknologi chip ASML dari Belanda, yang juga bergantung pada ZEISS dari Jerman. Habibie menggunakan analogi pangan: Indonesia surplus beras tetapi tetap mengimpor gandum untuk mie. "Tidak didikte dan mempunyai alternatif, itu inti kedaulatan," tegasnya. Menurutnya, tujuan utama adalah mengurangi ketergantungan strategis kritis, bukan membangun segalanya dari nol yang dianggap utopis.

Rincian langkah strategis yang disepakati para pemangku kepentingan meliputi:

• Pengembangan talenta dan investasi di bidang riset serta inovasi.
• Penyediaan infrastruktur hyperscale data center dan konektivitas AI.
• Diversifikasi rantai pasok dan pemilihan pemasok yang terbuka soal keamanan sejak fase desain.

Keamanan Siber dan Diversifikasi Pemasok

Nora Wahby, Presiden Direktur Ericsson Indonesia, menambahkan bahwa kedaulatan dimulai dari pilihan teknologi. Ia menekankan pentingnya segmentasi data untuk memisahkan data sensitif dari yang terbuka. Wahby merekomendasikan diversifikasi pemasok untuk menghindari risiko ketergantungan pada satu entitas. "Tetapkan aspek krusial yang harus berada di dalam negeri dan patuhi standar keamanan global," katanya. Langkah ini dinilai lebih realistis dan efektif untuk mencapai pemberdayaan digital yang aman dan mandiri.