Joint List Tolak Gabung Koalisi Eisenkot, Iran Peringatkan Perang Panjang dengan AS

Timbang politik Israel menjadi fokus utama selama akhir pekan, di mana partai Arab Joint List secara tegas menolak bergabung dengan koalisi pimpinan Gadi Eisenkot yang tengah berupaya membentuk pemerintahan baru. Meskipun menyatakan kesiapan untuk mendukung blok tersebut dari luar guna mencegah kembalinya Benjamin Netanyahu ke kursi perdana menteri, partai ini menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi bagian integral dari kabinet tersebut. Keputusan ini didasarkan pada keinginan agar proses pembentukan koalisi tetap berjalan mulus, terlepas dari dinamika internal yang kompleks.

Strategi Politis dan Kepemimpinan Baru

Ahmad Tibi, Ketua Joint List, menjelaskan posisinya dalam wawancara Meet the Press pada Sabtu (31/10), di mana ia menekankan bahwa penolakan bergabung bukan bertujuan untuk menyulitkan Eisenkot. Sebaliknya, Tibi khawatir bahwa penolakan dari partai-partai sayap kanan terhadap keterlibatan partai Arab justru akan menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam proses legislasi dan pemerintahan. "Kami tak akan menjadi bagian dari pemerintahan. Proses koalisi (kami ingin) lebih mudah bukan sulit," ujar Tibi. Strategi ini dinilai sebagai upaya taktis untuk memastikan kestabilan politik sementara tanpa mengorbankan prinsip-prinsip representasi yang mereka yakini.

Ancaman Eskalasi Konflik AS-Iran

Di sisi lain, ketegangan internasional memanas akibat peringatan terbaru dari Teheran terkait potensi konflik berkepanjangan dengan Amerika Serikat. Juru bicara militer Iran, Mohammad Akraminia, menyampaikan pesan keras melalui televisi pemerintah pada Minggu (1/11) yang mengindikasikan bahwa perang masa depan tidak akan memiliki batas waktu atau syarat penyelesaian yang ditentukan oleh Presiden Donald Trump. "Perang yang mungkin terjadi di masa depan bisa berlangsung lebih lama dibandingkan konflik sebelumnya. Presiden Amerika Serikat tidak akan berada dalam posisi untuk menentukan waktu ataupun syarat berakhirnya perang tersebut," kata Akraminia. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap komentar Trump yang menyatakan masih ada sejumlah target militer yang harus ditangani, menandakan eskalasi retorika keamanan di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, dampak geopolitik dari konflik global mulai dirasakan lebih luas oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, memanfaatkan sesi pleno pertama Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta, Amerika Serikat, untuk menegaskan korelasi erat antara stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi global. "Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa perdamaian dan stabilitas," tegas Arrmanatha pada Sabtu (31/10). Ia secara spesifik menyoroti gangguan perdagangan global akibat konflik di Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah, yang mengancam ketahanan energi dan pangan internasional. Analisis ini menegaskan bahwa ketidakstabilan di Timur Tengah dan Eropa tidak lagi menjadi isu regional, melainkan ancaman sistemik bagi rantai pasok global yang berdampak langsung pada masyarakat internasional.