Peta Politik Israel Rumit, PBB Minta RI Revisi Peran di Dewan Perdamaian

Pemilu Israel yang baru saja berlangsung menghasilkan dinamika koalisi yang membingungkan, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Ketegangan ini muncul di tengah hasil penghitungan suara yang menunjukkan pergeseran kekuatan politik di Tel Aviv, sekaligus memicu perdebatan hukum mengenai kelayakan Israel berpartisipasi dalam penentuan masa depan Palestina.

Perubahan Kursi Parlemen dan Implicasi Diplomasi

Berdasarkan penghitungan suara Komite Pusat Pemilihan Israel per Kamis (29/10) yang telah mencakup 90,4 persen suara, blok yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengalami penurunan perolehan kursi menjadi 52 kursi. Di sisi lain, rival utama Netanyahu, Gadi Eisenkot, meraih 48 kursi, sementara kekuatan partai Arab meningkat signifikan dengan total 20 kursi; rincian perolehan tersebut meliputi 12 kursi untuk Joint List dan 8 kursi untuk Ra'am. Peningkatan kursi partai Arab ini mengubah lanskap politik, di mana partai-partai tersebut diprediksi menjadi penentu kunci bagi blok Eisenkot dalam upaya membentuk pemerintahan baru, sebuah proses yang dinilai akan sangat sulit karena perbedaan nilai yang mendalam.

Klaim PBB dan Bantahan Pejabat BoP

Di medan diplomasi, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menyerukan agar Indonesia membatalkan atau meninjau kembali perannya dalam BoP. Dalam wawancara dengan Reuters pada Kamis (22/10), Albanese beralasan bahwa badan tersebut tidak merepresentasikan suara Palestina karena struktur pembentukannya didominasi oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel, dua pihak yang secara hukum tidak boleh terlibat dalam keputusan masa depan Palestina. Pernyataan ini dibantah oleh seorang pejabat BoP yang menjelaskan bahwa Palestina tidak terpinggirkan; administrasi sipil dan pemulihan Gaza dipimpin oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang terdiri dari profesional Palestina dan dikepalai oleh mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI telah menegaskan posisi bahwa personel Indonesia yang ditugaskan hanya akan bekerja di wilayah Gaza dan tidak akan terlibat dalam operasi tempur maupun konfrontasi langsung.

• Blok Netanyahu memperoleh 52 kursi, sementara Gadi Eisenkot mengantongi 48 kursi.
• Partai Arab mengumpulkan 20 kursi secara total (12 dari Joint List, 8 dari Ra'am).
• Franzesa Albanese meminta RI keluar dari BoP dengan alasan badan itu tidak mewakili suara Palestina.