Otomatisasi dan AI Diprediksi Ubah Peta Kerja Global, Indonesia Siapkan Tata Kelola

Transformasi pasar tenaga kerja global menghadapi titik balik krusial menjelang 2030 seiring masifnya penerapan otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI). Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedy Permadi memaparkan bahwa gelombang teknologi ini berpotensi membuka 170 juta lapangan kerja baru, namun di saat bersamaan mengancam hilangnya 92 juta posisi pekerjaan. Proyeksi tersebut bersumber dari laporan World Economic Forum (WEF) yang dirilis pada 2020 dan mencakup dampak digitalisasi secara menyeluruh.

Potensi Ekonomi dan Tantangan Inklusivitas

Bagi perekonomian nasional, penetrasi AI diperkirakan mampu menyumbang nilai hingga US$366 miliar atau setara Rp6.641,82 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2030, dengan asumsi kurs Rp18.147 per dolar AS. Kendati demikian, Dedy menegaskan dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta pada Jumat (30/10) bahwa keuntungan finansial tersebut tidak akan terdistribusi secara merata tanpa intervensi tata kelola yang tepat.

• Otomatisasi diproyeksikan menciptakan 170 juta pekerjaan sekaligus menghilangkan 92 juta pekerjaan hingga 2030 berdasarkan data WEF tahun 2020.
• Kontribusi AI terhadap PDB Indonesia ditaksir mencapai US$366 miliar atau sekitar Rp6.641,82 triliun pada 2030.
• Partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat 56 persen, tertinggal jauh dari laki-laki yang berada di angka 84 persen.
• Lebih dari 23 juta penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi hambatan akses terhadap dunia kerja.

Kesenjangan partisipasi angkatan kerja menjadi salah satu sorotan utama. Data menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan hanya mencapai 56 persen dibandingkan laki-laki sebesar 84 persen. Ketimpangan representasi ini dikhawatirkan memicu bias gender dalam pengembangan sistem AI jika basis data yang digunakan tidak mencerminkan komposisi masyarakat secara proporsional. Kelompok lain yang rentan terpinggirkan adalah lebih dari 23 juta penyandang disabilitas yang selama ini kesulitan mengakses peluang kerja, sehingga pengembangan teknologi harus dirancang agar tidak justru melahirkan hambatan baru bagi mereka.

Strategi Regulasi dan Kerja Sama Kesehatan RI-Korea Selatan

Untuk merespons dinamika tersebut, pemerintah telah merampungkan penilaian Readiness Assessment Methodology (RAM) bersama UNESCO pada 2023 yang hasilnya dipublikasikan setahun kemudian. Temuan RAM kini dijadikan acuan dalam menyusun dua rancangan peraturan presiden terkait etika dan peta jalan AI. Dedy membagi kerangka regulasi ke dalam pendekatan vertikal untuk sektor spesifik seperti kesehatan dan keuangan, serta pendekatan horizontal yang bersifat lintas sektoral. Ia secara tegas meminta pemangku kebijakan menghindari sikap terburu-buru menerbitkan aturan semata-mata karena panik melihat laju perkembangan teknologi.

Regulasi yang terlalu ketat, menurut Dedy, berisiko mencekik inovasi dan mengusir investasi, terutama pada sektor perdagangan, energi dan mineral, kendaraan listrik (electric vehicle/EV), serta pariwisata dan budaya. Ia menyoroti kebijakan kewajiban lokalisasi data yang dapat melemahkan daya saing industri pusat data. Sebagai ilustrasi, persaingan antara Batam dan Johor Bahru di Malaysia pasca-pembatasan pembangunan fasilitas serupa oleh Singapura menunjukkan bahwa investor cenderung memilih wilayah yang menawarkan kejelasan regulasi dan kepastian penegakan hukum.

Di ranah diplomasi teknologi, Indonesia dan Korea Selatan tengah menjajaki kolaborasi pemanfaatan AI untuk layanan kesehatan dasar melalui nota kesepahaman yang ditandatangani saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Ruang lingkup kerja sama mencakup lima bidang: layanan kesehatan primer, kesejahteraan digital, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental, serta ketahanan kesehatan. Dedy mengusulkan implementasi telemedicine berbasis AI di puskesmas wilayah perdesaan dan kepulauan, dengan tahapan persiapan infrastruktur pada Juni 2027, pengujian model pada April 2029, dan riset bersama mulai 1 Januari 2031.

Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology (KIISC) Howon Kim menyatakan bahwa koordinasi lanjutan telah berlangsung sejak 13 Mei untuk membahas teknis implementasi. Ia menyebut penerapan AI dapat mencakup konsultasi jarak jauh, asisten skrining penyakit, hingga perawatan lansia dan pengasuhan anak, termasuk pemanfaatan teknologi cermin berbasis AI yang mampu mengukur detak jantung serta tekanan darah. Meski begitu, Howon mengakui layanan medis jarak jauh masih terkendala pembatasan regulasi di negaranya, rincian hak kekayaan intelektual maupun anggaran belum dibahas tuntas, dan belum ada entitas perusahaan tertentu yang ditunjuk untuk menjalankan proyek tersebut.