Pemerintah Kaji Perluasan Subsidi Listrik, BBM, dan Udara untuk Jaga Inflasi Nataru

Pemerintah tengah membidik pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan mempertimbangkan penambahan subsidi di sektor energi dan transportasi. Opsi kebijakan ini mencakup penetapan tarif subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), hingga subsidi angkutan udara, langkah yang dinilai krusial untuk meredam lonjakan harga akibat tingginya mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun.

Skenario Subsidi dan Koordinasi Sektor Transportasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa baseline harga di bulan Desember cenderung tinggi sehingga intervensi diperlukan. Ia merujuk pada pengalaman sebelumnya di mana subsidi listrik untuk daya 1.200 watt berhasil mendorong deflasi. Selain listrik, usulan penambahan pasokan BBM juga masuk dalam perhitungan pemerintah.

Pada sektor aviasi, Tito menekankan peran Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk berkoordinasi dengan maskapai. Tujuannya agar tarif tidak ditetapkan di level maksimum saat permintaan melonjak. Tito berargumen bahwa peningkatan volume penumpang tetap memberikan keuntungan bagi maskapai tanpa perlu memaksimalkan tarif yang justru dapat memicu inflasi.

• Sektor intervensi mencakup subsidi listrik, BBM, dan angkutan udara.
• Tujuan utama adalah mengantisipasi kenaikan permintaan dan harga saat libur Nataru.
• Maskapai diminta menghindari penetapan tarif maksimum untuk menjaga stabilitas harga.

Realisasi Anggaran dan Dampak Fiskal

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp376,8 triliun hingga September 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan 54,1 persen secara tahunan (yoy) dan sudah memenuhi 84,3 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Suahasil membandingkan angka tersebut dengan tahun sebelumnya, di mana realisasi baru mencapai Rp244,6 triliun. Percepatan pencairan anggaran ini menjadi dasar kesiapan fiskal pemerintah dalam menjalankan skenario subsidi tambahan yang kini tengah dikaji untuk menjaga daya beli masyarakat.