Kemenperin Usul Insentif Hybrid, PHEV, dan REEV untuk Tekanan BBM dan Emisi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi menggalang dorongan pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal untuk kendaraan hybrid, *plug-in hybrid electric vehicle* (PHEV), dan *range extended electric vehicle* (REEV). Kebijakan strategis ini bertujuan mempercepat pertumbuhan industri otomotif dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, di tengah upaya nasional menekan emisi gas buang.

Strategi Industri dan Dampak Lingkungan

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa produksi dan pemasaran massal kedua jenis kendaraan elektrifikasi tersebut akan memberikan efisiensi signifikan pada penggunaan BBM bersubsidi. Secara langsung, langkah ini diproyeksikan menurunkan tingkat emisi kendaraan. Sarmuji menambahkan bahwa teknologi hybrid, PHEV, dan REEV memiliki keunggulan adaptasi industri karena masih memanfaatkan mesin *Internal Combustion Engine* (ICE) dan baterai, sehingga rantai pasok komponen domestik tidak perlu mengalami perubahan total.

• Pemilihan Teknologi: PHEV dan REEV dianggap strategis karena tetap menggunakan mesin ICE, memudahkan adaptasi bagi produsen komponen lokal.
• Dampak Energi: Fokus utama adalah penghematan BBM bersubsidi dan penurunan emisi kendaraan secara terukur.

Rincian Fasilitas Nonfiskal

Bentuk insentif yang diusulkan tidak terbatas pada keringanan pajak, melainkan mencakup kemudahan administrasi yang berdampak langsung pada pemilik kendaraan. Fasilitas nonfiskal yang dilirik pemerintah meliputi pembebasan aturan ganjil genap di wilayah perkotaan, penyediaan area parkir khusus, serta infrastruktur fasilitas pengisian daya (*charger*) bagi kendaraan yang membutuhkannya. Sarmuji menyatakan target pembahasan dan pengusulan tambahan insentif ini akan segera dieksekusi tahun ini, memanfaatkan momentum harga BBM untuk memperkuat daya saing otomotif nasional.