Pemprov DKI Siapkan Peta Wisata dan Platform Data Terpadu Usai Penjurian Benyamin S Award
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana meluncurkan peta wisata dan platform data terpadu setelah rangkaian penilaian kompetisi kelurahan Benyamin S Award (BSA) selesai. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Tona Hutauruk, menyatakan bahwa informasi yang akan dipublikasikan mencakup peta wisata, daftar taman yang beroperasi 24 jam, hingga data kebersihan sampah.
Seluruh data tersebut akan disatukan dalam satu platform bersama. Menurut Tona, integrasi ini ditujukan agar warga maupun wisatawan dapat mengakses informasi fasilitas umum secara cepat dan akurat. Pelaku industri pariwisata juga diharapkan memanfaatkan data terbarukan tersebut untuk mendukung kegiatan mereka di Jakarta.
Penyusunan data wilayah dilakukan beriringan dengan seleksi BSA yang diikuti oleh 267 kelurahan di DKI Jakarta. Rangkaian kegiatan ajang ini telah berjalan sejak September 2026. Dari 52 peserta awal, dewan juri menyaringnya menjadi 25 kelurahan, lalu mengerucut menjadi 10 finalis yang saat ini menjalani tahap presentasi.
Sepuluh kelurahan finalis tersebut adalah Kebon Sirih, Kelapa Gading Timur, Srengseng, Sukabumi Utara, Taman Sari, Kebon Baru, Cilandak Barat, Utan Kayu Selatan, Malaka Sari, dan Pulau Panggang. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada Malam Puncak Benyamin S Award tanggal 30 Oktober mendatang.
Dalam proses penjurian, dewan juri tidak hanya menilai aspek fisik lingkungan. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, menjelaskan bahwa evaluasi turut mencakup pemanfaatan teknologi terapan serta kemandirian aparatur kelurahan dalam mengelola kebersihan, kenyamanan, dan keindahan wilayah.
Sigit menambahkan bahwa penyelenggaraan BSA merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Keduanya menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintahan lintas tingkat, mulai dari pemerintah kota hingga kelurahan, untuk menggerakkan potensi masyarakat setempat.
