Pemerintah Pertimbangkan Hentikan Ekspor Gas ke Negara Tetangga demi Ketahanan Energi
Pakar ekonomi makro yang sering menulis mengenai investasi dan pasar saham.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Wacana ini muncul sebagai respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perlunya Indonesia berada dalam posisi bertahan (survival) di tengah dinamika geopolitik global.
Bahlil menjelaskan pertimbangan tersebut disampaikan usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Menurut dia, setiap kementerian perlu menjabarkan arahan presiden terkait penyelamatan kekayaan bangsa dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri.
Dalam sidang yang sama, Presiden Prabowo menekankan bahwa sumber daya alam adalah kepentingan vital yang harus dijaga dari praktik penyelundupan. Ia menyebutkan berbagai komoditas seperti timah, emas, batubara, kayu, bahan bakar minyak, hingga pupuk kerap menjadi objek penyelundupan yang merugikan ekonomi nasional.
Saat ini, salah satu tujuan utama ekspor gas Indonesia adalah Singapura. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kontrak penjualan gas ke perusahaan Gas Supply Pte Ltd (GSPL) di Singapura telah diperpanjang pada 2022 hingga tahun 2028. Volume ekspor ke GSPL tercatat sebesar 160 BBUTD (billion british thermal unit per day) pada 2023 dan direncanakan naik menjadi 180 BBUTD untuk periode 2024-2028.
Selain kontrak dengan GSPL, terdapat perjanjian ekspor gas ke SembCorp Gas (SembGas) yang juga berakhir pada 2028. Pasokan untuk SembGas diambil dari sejumlah blok di Laut Natuna Barat. Secara keseluruhan, data SKK Migas pada 2020 menunjukkan setidaknya ada tiga kontrak ekspor gas ke Singapura dengan pasokan minimal sekitar 700 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), yang mencakup hampir 60% kebutuhan gas negara tersebut.
Sebelum wacana penghentian ini mengemuka, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto pada April 2025 telah mengumumkan rencana realokasi sumber ekspor gas ke Singapura. Pasokan yang semula berasal dari Sumatra Selatan mulai dikurangi sekitar 30 MMSCFD sejak Juni 2025 agar gas dari wilayah tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan domestik, sementara kuota ekspor ke Singapura dimaksimalkan melalui pasokan dari Natuna.
