Bupati Klaten Hamenang Terima Suap Rp4,3 Miliar, Rp1,90 Miliar untuk Bayar Utang Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skandal korupsi yang melibatkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) setelah menemukan fakta bahwa ia menggunakan uang suap sebesar Rp1,90 miliar khusus untuk melunasi utang pencalonan kepala daerah. Pengungkapan ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan eksekutif di tingkat kabupaten dimanfaatkan secara sistematis untuk mengembalikan modal politik sejak hari pertama menjabat.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membeberkan pola penerimaan uang tersebut secara rinci. Selama menjabat sebagai Bupati Klaten, Hamenang rutin menerima aliran dana dari sejumlah kontraktor dan penyedia jasa di wilayah Klaten dengan total mencapai lebih dari Rp2 miliar. Uang itu tidak masuk begitu saja ke tangan bupati, melainkan melewati perantara pejabat di lingkaran terdekatnya.

"Dari MAW melalui RZI sebesar Rp1,90 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi, di antaranya pembayaran utang pilkada dan kebutuhan operasional," kata Taufik dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/10). Pihak swasta yang dimaksud adalah Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), sedangkan perantaranya adalah Rizqan Iryawan alias RZI yang menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Rupanya kontraktor bukan satu-satunya sumber pemasukan haram sang bupati. Pada 2026, Hamenang tercatat menerima uang terkait tambang galian C sebesar Rp245 juta. Ia juga meraup penerimaan rutin dari sejumlah organisasi dan usaha daerah sejak 2025 yang jumlahnya menyentuh angka Rp1,8 miliar. Aliran dana ini menunjukkan jaringan pungutan yang merentang lintas sektor.

Praktik paling mencekik terjadi di tubuh birokrasi itu sendiri. Sejak 2025, Hamenang rutin menarik pungutan upah dari lingkungan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Klaten dengan akumulasi mencapai Rp1,2 miliar. Dengan menggabungkan seluruh penerimaan dari suap kontraktor, tambang, organisasi, hingga pungutan internal, KPK menghitung total uang yang dikantongi Hamenang selama sekitar dua tahun menjabat mencapai Rp4,3 miliar.

Akibat perbuatannya, Hamenang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap, gratifikasi, dan pungutan upah. Ia dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Penegakan hukum ini tidak berhenti pada sosok bupati. KPK turut menetapkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo sebagai tersangka. Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 16 Oktober sampai November 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Analisis Redaksi

Angka Rp4,3 miliar dalam dua tahun bukanlah sekadar statistik kriminal biasa. Ini adalah bukti telanjang betapa mahalnya biaya politik yang harus dibayar kembali begitu seorang kepala daerah memenangkan kontestasi. Penggunaan uang suap untuk membayar utang pilkada mengonfirmasi kecurigaan lama publik bahwa sistem pembiayaan kampanye kita masih menjadi pintu gerbang utama bagi lahirnya korupsi struktural. Ketika utang politik dilunasi lewat setoran kontraktor dan pungutan aparatur sipil negara, maka pelayanan publik otomatis tersandera oleh kepentingan sponsor.

Keterlibatan Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam pusaran kasus ini patut mendapat sorotan tajam. Lembaga pemeriksa keuangan seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga akuntabilitas anggaran daerah. Jika pimpinan auditor di tingkat provinsi justru terseret sebagai tersangka bersama bupati yang seharusnya dia awasi, masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas mekanisme kontrol keuangan negara selama ini. Ada celah pengawasan yang jelas bocor dan dieksploitasi secara terencana.

Langkah penahanan selama 20 hari pertama oleh KPK baru merupakan babak pembuka. Publik perlu mewaspadai potensi perluasan perkara, terutama menyangkut nasib proyek-proyek infrastruktur dan izin tambang galian C yang diduga menjadi objek transaksi selama kepemimpinan Hamenang. Penelusuran aset dan pembatalan kontrak-kontrak bermasalah di Kabupaten Klaten harus segera menyusul penetapan tersangka ini agar kerugian negara tidak hanya berhenti pada vonis penjara, tetapi benar-benar dipulihkan.