Tito Karnavian Kritis Kepala Daerah: Serapan Dana Pascabencana Sumatera Baru 10 Persen

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyentil kepala daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena serapan anggaran pascabencana di wilayah tersebut masih rendah. Meski Presiden Prabowo Subianto telah tiga kali mengucurkan dana, Tito mencatat baru 10 persen dana yang terpakai per Oktober 2026. "Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih uangnya dipakai dari bantuan Presiden, tapi ada juga yang masih di bawah 10 persen padahal ini sudah bulan Oktober," kata Tito di hadapan wartawan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/10).

Tito merinci timeline bantuan dari pusat. Pertama sekitar Rp268 miliar. Kedua, pada Februari 2026, bantuan tambahan sebesar Rp10,6 triliun. Terakhir, Agustus 2026 senilai Rp1,9 triliun. Total dana tersebut ditujukan untuk pemulihan di tiga provinsi yang terdampak bencana berat pada November lalu. "Jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat, pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama," tegas Tito, meminta kerja sama aktif dari daerah.

Fokus pemulihan krusial ada di sektor kesehatan. Tito menyebut banyak sarana dan prasarana rusak berat, termasuk puluhan rumah sakit umum daerah, ratusan puskesmas, dan ratusan puskesmas pembantu tingkat desa serta kecamatan. Kerusakan ini memaksa pemerintah bertindak cepat agar layanan darurat tidak lumpuh total. Tekanan ini membuat kepala daerah tidak bisa lagi berlindung di balik alasan birokrasi lamban.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memvalidasi kerusakan masif tersebut. Ia mengungkapkan, 9 rumah sakit benar-benar berhenti beroperasi karena banjir dan lumpur yang tinggi. "Misalnya operasi, ibu melahirkan, dan cuci darah. Hal itu harus segera kita bangun kembali kapasitasnya," ujar Budi. Dalam waktu satu bulan, seluruh rumah sakit di tiga provinsi tersebut sudah berhasil beroperasi kembali.

Pemulihan tidak berhenti di rumah sakit. Budi menjelaskan, ribuan puskesmas juga direnovasi. Dalam 2,5 bulan, fasilitas tersebut sudah beroperasi kembali. "Puskesmas ini perlu untuk menyaring agar jangan semua orang masuk ke rumah sakit yang nanti akan membuatnya penuh," kata Budi. Fasilitas ini vital untuk melanjutkan layanan imunisasi dan cek kesehatan rutin, mencegah beban lump ke RS tingkat lanjut.

Analisis Redaksi

Kesenjangan antara kucuran dana triliunan rupiah dan serapan di lapangan yang masih di bawah 10 persen mengisyaratkan bottleneck administratif atau politik lokal. Fakta bahwa ada daerah yang sudah menggunakan 60 persen menunjukkan bahwa bukan dana yang absen, melainkan eksekusi yang fragmentari. Ini bukan sekadar masalah teknis belanja negara, melainkan uji kelayakan birokrasi daerah dalam merespons krisis nasional.

Keberhasilan cepat merecovery 9 rumah sakit dan ribuan puskesmas dalam 1-2,5 bulan adalah pencapaian logistik yang impresif. Namun, keberlanjutan operasional setelah fase darurat bergantung pada serapan anggaran yang tersisa. Jika kepala daerah tetap pasif, kapasitas kesehatan yang baru pulih berisiko runtuh kembali karena kurangnya pemeliharaan dan penguatan sumber daya manusia.

Peringatan keras Tito Karnavian adalah sinyal awal era akuntabilitas ketat. Jika pola serapan rendah berlanjut, pusat mungkin akan membatasi otonomi fiskal daerah terdampak atau membentuk mekanisme pemulihan langsung yang melampaui kepala daerah setempat. Publik harus mengawasi bukan hanya berita keberhasilan pemulihan fisik, tapi juga transparansi aliran uang di level lokal.