Operator SPBU Menangis Hadapi Gubernur Bali, Koster: Petugas Malam Diganti TNI

Seorang operator perempuan di SPBU 54.801.48 Jalan Diponegoro, Denpasar, meluapkan kekecewaannya sambil menangis saat Gubernur Bali Wayan Koster melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (14/10) malam.

Wanita itu menangis karena diminta memperpanjang operasional SPBU hingga 24 jam demi mengurai antrean panjang kendaraan yang mengepung wilayah Pulau Dewata.

Momen emosional tersebut menjadi viral di media sosial setelah terekam dalam video.

"Saya bukan robot, saya juga capek, Pak! Iya, saya pegawai, tapi saya punya hak juga!" ujar operator perempuan tersebut sembari ditenangkan rekan-rekannya di lokasi.

Insiden tersebut terjadi di tengah fenomena kelangkaan dan antrean panjang BBM jenis Pertalite yang melanda Bali sejak awal pekan.

Kelangkaan dipicu oleh kendala cuaca serta keterlambatan sandar kapal pengangkut pasokan BBM di fasilitas depo, yang memicu kepanikan warga (panic buying) hingga antrean mengular lebih dari 1 kilometer di Denpasar, Badung, dan wilayah lainnya.

Guna mengurai kemacetan dan kepungan warga yang berburu bensin, pemerintah daerah dan Pertamina menginstruksikan SPBU untuk beroperasi penuh selama 24 jam. Kebijakan mendadak ini berdampak berat bagi para pekerja di garis depan.

Admin SPBU 54.801.48, Tria, menjelaskan para pekerja kaget saat mendadak diminta bersiap buka 24 jam. Seluruh operator di SPBU tersebut adalah perempuan, dan salah satu di antaranya masih dalam kondisi menyusui.

"Kan mereka jadi kaget (diminta buka 24 jam), apalagi ada satu operator saya itu masih menyusui," ujar Tria saat ditemui di lokasi, Kamis (15/10).

Tria menyebutkan operasional normal SPBU sejatinya hanya berlangsung dari pukul 06.00 hingga 23.00 WITA dengan skema dua shift yang diisi total 12 pekerja.

Lonjakan antrean BBM memaksa mereka bekerja lembur melebihi batas jam kerja hingga lewat tengah malam.

"Karena mereka juga capek kan pengen diganti juga cuma kan nggak secepat itu bisa nyari orang yang bisa gantiin," tuturnya seraya menyebut manajemen tengah mendiskusikan solusi terkait penambahan tenaga kerja.

Menanggapi insiden tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak ada miskomunikasi antara dirinya dan petugas di lapangan.

Koster menilai luapan emosi tersebut semata-mata karena faktor kelelahan fisik petugas akibat lonjakan arus warga yang mengantre.

"Enggak (ada miskomunikasi). Saya bilang jangan ngeluh, layani konsumen. Walaupun capek iya layani, enggak boleh ngerasa capek," kata Koster di Denpasar, Kamis (15/10).

Koster mewajarkan situasi tersebut dan menekankan tidak ada persoalan berarti usai kunjungan tersebut.

"Iya (mungkin meluapkan kecapekannya). Enggak ada masalah," ujarnya.

Guna mengatasi persoalan keletihan petugas sekaligus menjaga kelancaran distribusi BBM dan stabilitas keamanan, Pemprov Bali berkoordinasi menugaskan personel TNI untuk membantu pengamanan dan operasional malam di puluhan SPBU wilayah Denpasar dan Badung.

"Iya mungkin kecapean, tapi untuk malam petugasnya dari TNI," terangnya.

"Rencananya di 66 SPBU tapi baru bisa jalan 50 SPBU. (Untuk personil) satu SPBU ada dua dan satu (personil) di Denpasar dan Kabupaten Badung," pungkas Koster.

Analisis Redaksi

Peristiwa ini menyoroti kontradiksi mendasar antara kebutuhan darurat publik dan hak pekerja formal dalam situasi krisis logistik. Permintaan kerja 24 jam tanpa rotasi yang jelas, terutama bagi tenaga kerja perempuan yang rentan secara fisik dan emosional, menunjukkan kelemahan tata kelola sumber daya manusia di sektor energi saat menghadapi tekanan mendadak. Tangisan operator tersebut bukan sekadar keluh kesah, melainkan alarm nyata bahwa kapasitas manusia telah dipaksa melampaui batas ketahanannya.

Respons Gubernur Koster yang menyebut "jangan ngeluh" berisiko dibaca sebagai sikap yang meremehkan aspek kemanusiaan dalam sistem kerja, meskipun ia akhirnya menempatkan TNI untuk membantu operasional malam. Penggantian operator oleh militer memang solusi teknis untuk menjaga kelancaran layanan, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah: kurangnya persiapan personel sipil dalam menghadapi skenario terburuk gangguan pasokan. Ini membuktikan bahwa kebijakan darurat yang diambil dengan cepat sering kali mengabaikan sisi operasional mikro di lapangan.

Kedepannya, otoritas perlu membangun protokol krisis yang lebih terstruktur, termasuk ketersediaan tenaga cadangan yang siap siaga dan skema kompensasi yang adil bagi pekerja di garis depan. Tanpa sistem yang tangguh, setiap gangguan suplai akan berulang dengan dampak yang sama: tekanan publik yang tinggi dan korban kerja yang kelelahan. Krisis energi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan hak dan kesehatan fisik para pekerja yang menjaga roda ekonomi masyarakat tetap berputar.