Kemenhut Selamatkan 232 Satwa, 71 di antaranya Orangutan di 6 Provinsi Terdampak Karhutla

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi mengumumkan penyelamatan 232 individu satwa liar dari enam provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari total tersebut, 71 ekor di antaranya adalah orangutan, spesies yang terancam punah dan menjadi fokus utama upaya konservasi di tengah krisis lingkungan ini. Data ini diungkap langsung oleh Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, yang menegaskan komitmen lembaganya dalam melindungi biodiversitas Indonesia.

Rincian komposisi satwa yang berhasil dievakuasi cukup mengkhawatirkan bagi para ahli konservasi. Selain 71 orangutan, tim penyelamat berhasil menyelamatkan 76 ekor bekantan, 24 trenggiling, 15 kera ekor panjang, dan 9 kukang. Sisanya, sebanyak 37 ekor, terdiri dari lutung, kucing liar, dan spesies lain yang tidak dirinci lebih lanjut. Ristianto menyatakan, keberhasilan ini dicapai berkat sinergi antara ASN Kemenhut, relawan, dan organisasi masyarakat sipil (CSO) di lapangan.

Upaya penyelamatan satwa ini berjalan paralel dengan pemadaman api yang masih berlangsung. Ristianto mengungkapkan, Kemenhut menyiagakan sekitar 5.000 ASN serta 1.419 personel Manggala Agni yang aktif beroperasi. Pergeseran sumber daya manusia (SDM) tengah dipertimbangkan untuk memberikan perhatian lebih pada Provinsi Sumatra Selatan. "Tidak menutup kemungkinan nanti dalam waktu dekat ada pergeseran SDM untuk memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Sumatra Selatan, salah satunya," ucap Ristianto di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (14/10).

Fokus utama penanganan saat ini tertuju pada Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Kemenhut menerjunkan 117 personel setempat, ditambah 10 personel BKO dari Taman Nasional Karimun Jawa dan Gunung Halimun Salak, serta penguatan 372 personel dari Kodam, mitra TNTP, Polres Kobar, BPBD Kobar, Kodim, dan Brimob. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan pada rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10) malam, bahwa masih ada 639,23 hektare lahan yang terbakar di enam provinsi. Temuan terbaru menunjukkan kebakaran seluas 513,89 hektare di TN Tanjung Puting.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemadaman karhutla menjadi prioritas utama pemerintah dan menginstruksikan jajarannya untuk mengerahkan segala daya upaya. Rapat tersebut dihadiri Menko Polkam Dudung Abdurachman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin. Meskipun desakan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dipimpin oleh tokoh seperti Nyai Sinta Nuriyah Wahid dan Gus Mus meminta penetapan status bencana nasional sesuai UU No 24 Tahun 2007, pemerintah hingga kini belum mengambil langkah tersebut untuk mempercepat respons penanggulangan.

Analisis Redaksi

Angka 232 satwa yang diselamatkan menjadi indikator nyata dampak ekologis karhutla, namun juga menunjukkan adanya celah dalam koordinasi awal antara pemadaman api dan perlindungan fauna. Konsentrasi kekuatan personel di Taman Nasional Tanjung Puting, yang meliputi TNI, Polri, dan lembaga terkait, menandakan bahwa kawasan konservasi ini menjadi titik kritis yang memerlukan intervensi militer dan sipil secara intensif. Ketidakpastian mengenai total satwa yang mungkin masih terjebak atau mati di area yang belum terjangkau menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab oleh data resmi saat ini.

Ketiadaan penetapan status bencana nasional, meski didesak oleh tokoh-tokoh bangsa, menimbulkan pertanyaan soal kesiapan anggaran dan mobilisasi sumber daya yang lebih masif. Tanpa status ini, respons negara mungkin masih bersifat sektoral dan berjenjang yang lambat, padahal skala kerusakan di enam provinsi menunjukkan kompleksitas yang melampaui kapasitas daerah. Publik perlu mengawasi apakah janji pergeseran SDM ke Sumsel dan penguatan di Kalteng akan berdampak signifikan pada pengurangan luasan area terbakar dalam waktu dekat, atau hanya menjadi langkah kosmetik di tengah situasi yang memburuk.