Gubri Kalteng Dikritik Keras Gara-Gara Ucapan 'Bercerai Kita Kawin Lagi' Saat Karhutla
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menuai gelombang kritik tajam setelah menyisipkan gurauan kontroversial terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat diwawancarai wartawan pada Selasa (13/10). Dalam rekaman video yang langsung viral di media sosial, Agustiar menegaskan bahwa 97 persen penyebab karhutla adalah ulah manusia, namun justru mengakhiri penjelasannya dengan frasa, “Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.”
Momen tersebut memicu reaksi keras dari para pengawas, terutama mengingat kondisi di lapangan yang jauh dari kata ringan. Warga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mengeluhkan pekatnya kabut asap yang membuat langit berubah menjadi kuning pucat. Menurut Afif Rowina Khairim, petugas BMKG Kotawaringin Barat, konsentrasi partikel halus PM2.5 telah melampaui ambang batas aman hingga masuk kategori “sangat berbahaya”.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat, Daniel Johan, menilai sikap pemimpin seharusnya tidak lepas dari rasa empati di tengah penderitaan rakyatnya. “Ini kita harus menunjukkan sikap empati, tidak asal statemen yang mengundang ketidaksukaan masyarakat di tengah penderitaan akibat kabut asap,” tegas Daniel saat dihubungi, Selasa (13/10). Ia menambahkan bahwa konteks bercanda pada situasi musibah seperti ini adalah hal yang tidak pada tempatnya.
Dukungan kritik juga datang dari Ahmad Irawan, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar. Bagi Irawan, pejabat publik, khususnya kepala daerah, berkewajiban membangun optimisme dan keyakinan bahwa kebakaran bisa dipadamkan, bukan mengumbar metafora yang keliru. “Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam,” ujar Irawan, Rabu (14/10). Ia berharap insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin lain dalam berkomunikasi dengan masyarakat terdampak.
Dampak kesehatan akibat asap kini semakin nyata dirasakan. Iritasi mata dan gangguan pernapasan menjadi keluhan utama warga Kobar. Ketidakcocokan antara gaya komunikasi pejabat dengan situasi darurat kesehatan publik ini memperbesar jarak antara pemerintah dan rakyat di saat yang paling dibutuhkan.
Analisis Redaksi
Pernyataan Agustiar Sabran mengungkap kerentanan serius dalam protokol komunikasi krisis pemerintahan daerah. Ketika data menunjukkan kualitas udara “sangat berbahaya”, respons emosional yang diharapkan adalah jaminan tindakan nyata, bukan humor abu-abu yang meremehkan penderitaan. Kegagalan memfilter kata-kata dalam situasi bencana sering kali mengindikasikan kekosongan substansi penanganan di lapangan.
Implikasi politik dari viralnya video ini cukup signifikan. Kritik dari kalangan legislatif, terutama dari Komisi IV dan II DPR, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala daerah tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada empati prosedural. Publik kini menuntut transparansi aksi konkret, dan setiap kekeliruan wicara pejabat akan terus dipantau tajam oleh masyarakat.
