DPR Desak Kejelasan Status Bencana, Karhutla 3 Bulan Masih 639 Hektare Menyala
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan menyoroti kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatera telah berlangsung selama tiga bulan. Ia menegaskan bahwa Menteri Kehutanan memikul tanggung jawab besar dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan. "Karena itu, wajar apabila publik dan DPR meminta penjelasan mengenai kesiapan pencegahan, kecepatan respons, efektivitas koordinasi, serta hasil penanganan di lapangan," ujar Johan saat dihubungi pada Rabu (14/10).
Selain Johan, anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita mendesak pemerintah segera menetapkan status dan tingkat bencana secara resmi. Menurut Sonny, fenomena ini sudah menimbulkan korban, merusak lingkungan, dan menghambat aktivitas ekonomi sosial masyarakat. "Apakah sebagai bencana nasional, bencana tingkat provinsi, atau bencana tingkat kabupaten/kota, sesuai kondisi dan dampak yang terjadi," katanya. Ia mengingatkan agar jika belum memenuhi kriteria nasional, pemerintah harus menjelaskan dasar penilaiannya secara terbuka.
Secara teknis, pemerintah mengakui masih ada residu kebakaran yang sulit dijinakkan. Menteri Sekretariat Negara Teddy Indra Wijaya melaporkan hasil rapat dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa masih terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi yang dalam proses pemadaman. Enam provinsi tersebut adalah [kalimantan-tengah], Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Data ini disampaikan usai rapat kabinet yang membahas penanganan darurat lingkungan tersebut.
Pesona publik semakin memanas dengan munculnya aksi protes pada Senin (12/10). Sejumlah pemuda menggegerkan area sekitar hotel di Kalimantan Tengah tempat Raja Juli menginap. Aris, perwakilan pemuda, menuntut mundur jika tidak mampu memberikan solusi. "Dia sudah datang berapa kali ke Kalimantan Tengah, tapi kedatangan beliau hari ini sudah hampir kesekian kali tidak memberikan dampak sama sekali pun," tegasnya. Ia menyoroti kabut asap pekat yang kini mengancam kesehatan anak-anak dan lansia.
Merespons gelombang kritik itu, Raja Juli memilih tetap bertahan dan berkomitmen menyelesaikan masalah. "Kami dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang tiga bulan terakhir terpapar asap. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Sama sekali kita tidak lepas tangan atau cuci tangan," ungkap Raja Juli pada Selasa (13/10). Ia menyatakan terbuka terhadap kritik pedas sebagai bahan evaluasi. "Kritik, saran, bahkan kritik pedas sekalipun kami terima sebagai vitamin untuk bekerja lebih keras lagi. Kami butuh dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa bersama-sama menghadapi bencana ini," paparnya.
Analisis Redaksi
Kegagalan memadamkan api selama 90 hari mengindikasikan lemahnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Fakta bahwa 639 hektare lahan masih menyala padahal berbagai unsur TNI, Polri, dan [bnpb] sudah dikerahkan, menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan belum menyentuh akar masalah. Karhutla bukan sekadar insiden lokal, melainkan ujian nyata bagi tata kelola lingkungan hidup nasional yang sering kali terjebak dalam prosedur birokrasi.
Desakan untuk menaikkan status bencana ke level nasional bukan semata-mata kritik politik, melainkan kebutuhan struktural untuk mengalokasikan anggaran darurat dan mengerahkan sumber daya yang lebih besar. Tanpa kejelasan status hukum yang kuat, respons pemerintah akan tetap terfragmentasi di tingkat daerah dengan kapasitas yang terbatas.
Secara logis, opsi mundur atau pergantian figur kepala departemen bukanlah solusi instan jika sistem komando lapangan belum diperbaiki. Langkah paling rasional adalah memaksa terintegrasinya peta titik panas dan kondisi gambut dalam setiap operasi penindakan, serta memastikan perlindungan kesehatan masyarakat lebih diprioritaskan dari sekadar padam api. Jika tidak, reputasi negara di kancah internasional terkait emisi karbon akan terus merosot.
