Cholil Nafis Sentil Sahroni: MUI Wadah Ormas, Bukan Urus Sertifikasi Halal
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Wakil Ketua Umum M Cholil Nafis mengkritik keras Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, karena dinilai keliru memahami tupoksi lembaga keagamaan itu. Cholil Nafis menegaskan bahwa saran Sahroni agar MUI fokus pada sertifikasi halal justru menunjukkan kekeliruan teknis dan konstitusional. Menurut Nafis, wewenang sertifikasi halal kini berada di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bukan MUI. Sikap tegas ini dilontarkan Nafis merespons unggahan Sahroni yang meminta MUI berhenti merembet ke isu konser dan fokus pada agenda internal organisasi.
Geraman Nafis ini tidak datang tiba-tiba. Beberapa waktu lalu, Ahmad Sahroni menyentil MUI lewat akun Instagramnya agar lembaga tersebut tidak mengurus konser-konser di Indonesia. "MUI fokus pada kerja-kerja Sertifikat Halal. Jangan urusin konser-konser, banyak tugas di internal MUI yang perlu dikerjakan," tulis Sahroni. Balasan Nafis datang melalui akun X resminya, @cholilnafis. Ia menilai legislator tersebut belum paham esensi tugas dan fungsi MUI, termasuk landasan konstitusional sikap lembaga itu dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
"Ini banyak yang tak ngerti tentang tugas MUI. Ini soal peneguhan UUD 45 bahwa Indonesia anti Penjajahan dan berpihak pada kemerdekaan Palestina, maka semua yang mendukung penjajahan harus kita tolak. Apa Sahroni yang anggota DPR RI itu paham ini ya?" tulis Nafis. Di balik retorika itu, Nafis menegaskan bahwa MUI menolak konser Andrea Bocelli dan Israel Houghton di Indonesia karena kedua penyanyi itu dinilai terafiliasi dengan zionis Israel. Bagi MUI, menyuarakan pandangan kebangsaan dan isu kemanusiaan global adalah komitmen inti, bukan sekadar urusan teknis.
Nafis juga meluruskan kekeliruan Sahroni terkait struktur kelembagaan. MUI bukanlah lembaga pemerintah, melainkan wadah musyawarah ormas-ormas Islam yang mengemban misi dakwah serta amar makruf nahi mungkar. Karena sifatnya yang kemasyarakatan, dinamika sosial seperti konser masuk dalam ruang lingkup perhatian MUI. Kritik tajam ini mengisyaratkan ketegangan antara elemen DPR yang dianggap tidak paham struktur ormas Islam dengan lembaga yang menjadi rujukan umat. Nafis menyentil Sahroni sebagai legislator yang dinilai kurang paham kelembagaan ormas Islam di tanah air.
Ketegangan ini menambah daftar panjang kontroversi Sahroni di publik. Pada Agustus tahun lalu, ia sempat menjadi sorotan usai rentetan pernyataan viral terkait demonstrasi di DPR. Saat itu, ia menyebut pandangan untuk membubarkan DPR sebagai "mental orang tolol". Rekam jejak tersebut kini berpadu dengan kritik MUI, memperlihatkan friksi yang semakin nyata antara lembaga legislatif dengan ormas Islam dalam menyikar isu-isu kebangsaan yang sensitif.
Analisis Redaksi
Terlepas dari perdebatan soal estetika atau keamanan konser, inti dari gesekan ini adalah definisi batas kewenangan. MUI diposisikan bukan sebagai regulator hal, melainkan penjaga nilai kebangsaan berbasis konstitusi. Ketika Sahroni menyuruh MUI fokus ke sertifikasi halal, ia mengasumsikan MUI adalah eksekutor regulasi teknis. Nafis membantah hal ini dengan merujuk pada undang-undang yang memindahkan wewenang tersebut ke BPJPH. Kekeliruan ini mengindikasikan adanya blind spot di kalangan sebagian legislator terkait arsitektur birokrasi keagamaan modern.
Bagi pembaca, dinamika ini menunjukkan bahwa peran MUI semakin meluas ke ranah geopolitik, khususnya dalam isu Palestina. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina yang dianggap Nafis sebagai amanat Pembukaan UUD 1945, menjadikan MUI entitas politik identitas, bukan sekadar badan keagamaan netral. Fraksi politik di DPR perlu memahami bahwa kritik terhadap MUI kini tidak lagi soal 'tumpang tindih fungsi', tetapi soal pilihan ideologis. Langkah selanjutnya, kita akan melihat bagaimana respons internal MUI serta apakah DPR akan menggunakan hak interogasi untuk meluruskan narasi, atau justru membiarkan friksi ini menguap seiring waktu. Publik akan terus mengawasi apakah ormas Islam tetap menjadi penopang bangsa atau berubah menjadi arena adu argumen elit.
