639 Hektare Lahan Masih Dipadamkan: Fokus Utama Karhutla di Kalteng dan Sumsel

Eksekutif mencatat masih ada sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi Indonesia yang dalam proses pemadaman akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Enam wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Informasi ini disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet seusai rapat dengan Presiden Prabowo dan jajaran terkait penanganan karhutla pada Senin (12/10) malam.

Teddy menjelaskan bahwa fokus utama penanganan saat ini tertuju pada dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Dalam operasi darat, pemerintah telah mengerahkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Selain itu, operasi udara melalui water bombing terus dilakukan di sejumlah wilayah, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Ia menambahkan bahwa kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.

Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Presiden Prabowo menginstruksikan agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mencegah meluasnya kebakaran. Instruksi ini menjadi pegangan utama bagi koordinasi lintas kementerian dan lembaga di lapangan.

Di sisi lain, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu mengatasi situasi tersebut sehingga status bencana nasional belum ditetapkan. "Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," kata Dudung usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menyebut salah satu daerah prioritas penanganan di Kalimantan Tengah adalah kawasan Tanjung Puting sekitar Taman Nasional, karena di sana terdapat satwa-satwa yang harus dilindungi. Laporan dari Kepala BNPB menunjukkan bahwa operasional helikopter telah dilaksanakan, namun operasi darat masih lebih dominan karena asap yang terlalu tebal menyulitkan akses dari udara.

Untuk menjaga stamina dan efisiensi di lapangan, pemerintah telah merencanakan rotasi petugas. Dudung menyampaikan bahwa pasukan dari Kostrad dan Panglima TNI telah dikerahkan untuk melakukan pergantian petugas, sebuah langkah yang sudah dipertimbangkan oleh pimpinan TNI dan Kepolisian. "Sudah, tadi juga disampaikan bahwa dari Kostrad juga diturunkan... dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkanlah oleh para pimpinan-pimpinan baik TNI maupun Kepolisian," ujar Dudung. Penanganan karhutla ini dinyatakan menjadi prioritas pemerintah hari ini, dengan target utama segera memadamkan seluruh titik api.

Analisis Redaksi

Keputusan Menko Polkam Dudung Abdurachman untuk menahan penetapan status bencana nasional menunjukkan sikap pragmatis pemerintah yang menilai kapasitas penanganan masih dalam taraf 'dapat dikuasai'. Namun, pernyataan ini harus dibaca dengan cermat: kemampuan mengatasi situasi tidak serta-merta berarti dampak ekologis dan sosial di kawasan lindung seperti Tanjung Puting dapat diabaikan. Dominasi operasi darat karena hambatan visibilitas asap menandakan bahwa ketergantungan pada sumber daya manusia di lapangan sangat tinggi, sebuah kerentanan yang bisa berdampak pada keberlanjutan daya kerja personel jika cuaca kering berkepanjangan.

Optimisme terhadap musim hujan pada akhir Oktober 2026 menjadi dua mata pisau. Di satu sisi, ini adalah peluang alami untuk meredam api tanpa biaya operasional OMC yang mahal. Di sisi lain, jika perkiraan meteorologi meleset atau intensitas hujan tidak merata, jeda waktu antara laporan 639 hektare tersebut dan datangnya hujan menjadi zona rawan meluasnya api ke area baru. Rotasi personel dari Kostrad adalah langkah strategis yang krusial; kelelahan petugas adalah penyebab utama penurunan efektivitas pemadaman di lapangan.

Langkah selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah konsistensi data. Angka 639 hektare adalah snapshot pada Senin malam. Dengan ribuan personel yang bergerak di bawah tekanan, verifikasi ulang angka tersebut menjadi penting untuk memastikan transparansi kepada publik. Jika tren pemadaman di atas 80 persen tetap terjaga, status 'bencana nasional' memang bisa ditunda. Namun, kelalaian dalam melindungi satwa di Taman Nasional Tanjung Puting dapat berujung pada kerugian jangka panjang yang jauh lebih besar daripada eskalasi status penanganan darurat saat ini.