DPR Desak Menkeu Cairkan Tunjangan Guru yang Tertahan 3 Bulan

Komisi X DPR RI menagih janji pemerintah untuk segera mencairkan tunjangan profesi guru yang sudah tertahan selama tiga bulan. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa keterlambatan ini murni akibat birokrasi internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukan karena memang tidak ada anggaran. "Sampai dengan hari ini, tunjangan profesi dan sertifikasinya belum terbayarkan. Padahal surat permohonan dari Kemendikdasmen sudah masuk sejak lama, bahkan saat Menkeu yang lama," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (12/10). Ia meminta Menteri Keuangan baru untuk menyisir berkas permohonan tersebut agar proses pembayaran bisa dieksekusi dalam satu minggu ke depan.

Kerumitan birokrasi, menurut Lalu, tidak boleh lagi menjadi alasan untuk mengorbankan kesejahteraan para guru. "Kalau memang birokrasinya terlalu jelimet, ya tolong potong birokrasi ini. Jangan sampai guru-guru kita dikorbankan. Untuk apa ditahan? Anggarannya sudah ada dan ini hak mereka," tegasnya. Ia menekankan bahwa alokasi dana untuk sertifikasi ini sudah disetujui DPR dan dialokasikan secara rutin setiap tahunnya, sehingga tidak ada alasan valid untuk menunda hak para tenaga pendidik.

Selain menagih hak guru, Komisi X juga mengingatkan jajaran menteri di Kemenkeu, Kemendikdasmen, serta Kemendiktisaintek untuk menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pendidikan secara cepat. Lalu menilai perhatian Presiden terhadap pendidikan sangat masif selama dua tahun kepemimpinannya, terbukti dari berbagai program strategis. Hal itu mencakup revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta kejelasan status guru dari paruh waktu menjadi penuh waktu.

Beberapa program strategis lainnya yang ditekankan oleh Komisi X adalah hadirnya Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi, dan Medical Science University. "Catatan kami di Komisi X, program yang dilaksanakan Pak Prabowo sungguh sangat bagus agar anak-anak Indonesia mampu bersaing secara global. Keinginan Presiden yang kuat ini harus diterjemahkan para menterinya. Jangan sampai program bagus terkendala lagi-lagi karena birokrasi keuangan," kata Lalu. Ia berharap para menteri bisa menjadi perpanjangan tangan yang efektif bagi visi pendidikan nasional ini.

Keluhan mengenai penundaan hak guru ini bukan hal baru dan diterima dalam volume yang cukup besar dari berbagai daerah. Para guru di berbagai wilayah Indonesia mulai merasa resah karena ketidakpastian pembayaran yang seharusnya sudah berjalan rutin. Kemendikdasmen sendiri telah melayangkan surat permohonan pencairan anggaran ke Kemenkeu sejak beberapa waktu lalu, namun proses di sisi fiskal masih jalan di tempat.

Kondisi ini menciptakan disonansi yang jelas antara aspirasi guru yang membutuhkan kepastian hak di hari-hari ini, dan mekanisme birokrasi negara yang bergerak lambat. Keterlambatan yang melampaui tiga bulan bukan sekadar masalah administrasi, melainkan indikasi ada bottleneck sistemik yang harus diurai segera agar kepercayaan publik terhadap komitmen negara di sektor pendidikan tidak tergerus.

Analisis Redaksi

Desakan DPR ini menyoroti persoalan yang lebih dalam daripada sekadar 'lambatnya pembayaran'. Ini mengindikasikan adanya mismatch antara kecepatan kebijakan pendidikan yang ingin dijalankan oleh eksekutif dengan kemampuan birokrasi keuangan yang masih terjebak dalam prosedur lama. Jika anggaran memang sudah ada dan disetujui, maka penundaan yang berkepanjangan menunjukkan kelalaian administratif atau ketidakefisienan sistem, yang merupakan masalah serius di tengah janji reformasi birokrasi.

Secara logis, pemerintah harus memotong simpul birokrasi yang memperlambat pencairan ini. Tenggat satu minggu yang diberikan oleh Komisi X adalah ultimatum yang serius; jika tidak dipenuhi, tekanan politik terhadap Kemenkeu akan semakin besar, terutama dalam konteks evaluasi kinerja kementerian di awal-awal periode kepemimpinan saat ini. Ke depan, transparansi alur dana tunjangan guru perlu ditingkatkan agar serupa kejadian tidak terulang dan hak guru dapat dipastikan diterima tepat waktu tanpa perlu advokasi dari wakil rakyat.