Visa Ditolak, Israel Houghton Masuk SOI; MUI Desak Pembatalan Konser Bocelli

Pemerintah Indonesia secara tegas menutup pintu bagi penyanyi gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan status sang artis kini masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI) Keimigrasian. Keputusan ini berarti permohonan visa yang diajukan Houghton tidak akan diterbitkan karena rekam jejak dukungannya terhadap Israel dianggap bertentangan dengan posisi resmi negara.

Penolakan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dalam pernyataan di kantornya, Jakarta, Senin (5/10), Yusril menjelaskan bahwa Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, hingga Kepolisian Negara RI telah duduk bersama. Mereka menyepakati bahwa kegiatan apa pun yang berpotensi merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak diperkenankan diselenggarakan di tanah air.

Nada keras juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim mendesak pembatalan rencana konser Andrea Bocelli. Ia menegaskan konsistensi pemerintah untuk menolak sosok pendukung Zionisme demi menjaga prinsip keberpihakan pada kemanusiaan. Menurut Sudarnoto, Indonesia secara historis dan konstitusional berdiri tegak menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan terhadap bangsa Palestina.

Sudarnoto membeberkan alasan spesifik penolakan terhadap Bocelli. Penyanyi tenor Italia itu tercatat terlibat dalam penggalangan dana untuk pasukan militer Israel atau IDF di Los Angeles pada 2010. Selain itu, ia juga pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022. Bagi MUI, rekam jejak tersebut tidak bisa dibenarkan. Sudarnoto bahkan menyesalkan dugaan dukungan dari kementerian terkait seperti Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif atas rencana kedatangan musisi tersebut.

Dampaknya jelas bagi publik dan industri hiburan domestik. Kehadiran figur pro-Israel dinilai mencederai semangat bangsa untuk menghapuskan penjajahan. "Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," ujar Sudarnoto dikutip dari situs resmi mui.or.id, Sabtu (10/10). Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi promotor acara agar lebih selektif memilih talenta internasional guna menghindari gesekan sosial dan diplomatik.

Analisis Redaksi

Kebijakan ini menunjukkan pergeseran paradigma imigrasi dari sekadar administratif menjadi instrumen politik luar negeri yang aktif. Pemerintah tidak lagi memandang visa hanya sebagai dokumen perjalanan, melainkan sebagai alat kontrol kedaulatan moral dan diplomasi. Dengan memasukkan nama-nama tertentu ke dalam SOI, negara mengirim sinyal kuat bahwa normalisasi hubungan budaya dengan entitas yang dianggap melakukan pelanggaran HAM berat tidak dapat diterima oleh konstitusi Indonesia.

Masyarakat perlu mewaspadai celah regulasi yang mungkin dimanfaatkan pihak ketiga melalui jalur non-visa atau acara tertutup. Namun, langkah koordinatif antar-kementerian ini setidaknya menciptakan pagar betis birokrasi yang sulit ditembus. Kemungkinan selanjutnya adalah munculnya protes balik dari komunitas seni global atau tekanan diplomatik lunak, namun posisi Indonesia tetap kokoh berlandaskan amanat pembukaan UUD 1945 tentang ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.