Disbud DKI Janji Fasilitasi Ekosistem Tari, Atasi Krisis Ruang dan Regenerasi

Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperbaiki ekosistem kesenian tari setelah menerima berbagai aspirasi dari pegiat seni pada September lalu. Langkah ini diambil menyusul keluhan mendalam mengenai krisis ruang latihan, minimnya dana operasional sanggar, serta tantangan regenerasi yang menghantui komunitas penari di Ibu Kota.

Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Disbud DKI Jakarta, Arista Nurbaya, menegaskan bahwa masukan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. "Saat ini, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta masih fokus pada kesenian tradisi, namun kami sadar di luar kesenian tradisi, kesenian lain tetap dan masih harus terus diperhatikan dan didukung," ujar Arista dalam keterangan resmi, Rabu (23/9). Ia menambahkan dukungan tidak hanya berbentuk apresiasi, tetapi juga pemberdayaan dan upgrade fasilitas bagi para pegiat seni tari Jakarta dan sekitarnya.

Pernyataan Arista muncul dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) bersama Tim Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA), bertempat di Taman Ismail Marzuki (TIM). Acara ini menjadi wadah krusial untuk membedah persoalan struktural yang selama ini dianggap remeh oleh pembuat kebijakan publik.

Perwakilan Asosiasi Seniman Tari Indonesia (ASETI), Agustina Rochyanti, menyoroti kesalahan definisi ruang dalam penyediaan fasilitas publik. Menurutnya, seniman tari membutuhkan spesifikasi khusus berupa sanggar tari, bukan sekadar ruangan serbaguna. "Apakah memang secara umum para seniman tari hanya membutuhkan 'ruang' sehingga sanggar yang dimaksud boleh berupa Sanggar Seni Pertunjukan yang dapat digunakan oleh semua pegiat seni? Atau kita memang butuh ruang secara khusus, yaitu Sanggar Tari? Ini penting karena dua ruang tersebut merupakan hal yang berbeda," jelas Agustina.

Sementara itu, Dr. Genoveva Noirury Nostalgia dari kelompok tari Padnecwara menekankan urgensi kepastian fasilitas untuk dua tahapan vital: ruang berproses (exercise) dan panggung pementasan (performance). Tanpa pemisahan fungsi yang jelas, proses kreatif sering kali terganggu oleh ketidaksesuaian infrastruktur fisik dengan kebutuhan artistik tarian kontemporer maupun tradisional.

Data dari Tim Peneliti BIMA mengungkapkan realitas pahit bahwa banyak aktivitas sanggar berjalan dengan modal nekat tanpa ditopang struktur ekonomi yang sehat. Minimnya arsip dokumentasi visual dan portofolio digital turut memperlebar kesenjangan, menyulitkan sanggar menarik sponsor serta menjangkau audiens muda dari Generasi Z dan Alpha. "Kami berharap apa pun kebijakan yang nanti akan diputuskan, apakah itu regulasi subsidi ruang latihan ataukah kemudahan akses panggung pementasan, itu adalah keputusan nyata yang memberikan manfaat keberlanjutan bagi [ekosistem](https://example.com/kategori/hiburan) tari di Jakarta," tegas tim peneliti.

Analisis Redaksi

Mengakui keterbatasan fokus pada kesenian tradisi saja sudah merupakan langkah maju, namun janji Disbud DKI belum cukup jika tidak diterjemahkan menjadi alokasi anggaran spesifik untuk renovasi atau pembangunan sanggar tari bersertifikat. Masalah mendasar di Jakarta bukanlah kurangnya niat baik birokrasi, melainkan ketidaktahuan teknis tentang perbedaan antara 'ruang pertunjukan' dan 'ruang produksi'. Jika definisi ini tetap kabur, bantuan fasilitas hanya akan menghasilkan ruang kosong yang jarang terpakai karena tidak memenuhi standar ergonomi dan akustik yang dibutuhkan penari profesional.

Tantangan terbesar berikutnya adalah menjembatani jurang digitalisasi. Sanggar tari yang menolak adaptasi teknologi akan mati perlahan, bukan karena kurang penonton, tapi karena tidak terlihat oleh algoritma media sosial yang dikonsumsi Generasi Z dan Alpha. Kebijakan subsidi ruang latihan harus dibundel dengan program literasi digital wajib bagi pengelola sanggar. Tanpa paket komprehensif ini, revitalisasi ekosistem tari Jakarta hanya akan menjadi slogan politik tahunan tanpa dampak substansial terhadap kesejahteraan hidup para senimannya.