Wagub Gorontalo Idah Syahidah Usulkan Model Prasmanan untuk Program MBG

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, membuka ruang diskusi mengenai penerapan sistem prasmanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Gagasan ini muncul sebagai respons atas kebutuhan memberikan fleksibilitas bagi siswa dalam memilih porsi makan sesuai dengan selera dan takaran gizi masing-masing individu.

Pernyataan tersebut disampaikan Idah saat berada di Gorontalo pada Sabtu (10/10), sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menegaskan bahwa model penyajian prasmanan bukanlah hal yang mustahil diterapkan di daerahnya, namun memerlukan uji coba cermat. "Tidak menutup kemungkinan Gorontalo juga bisa menerapkan model MBG prasmanan. Kita perlu mencoba dan melihat bagaimana pelaksanaannya," ujar Idah. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa segala bentuk inovasi harus berjalan di bawah pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan standar keamanan pangan.

Inisiatif ini didasari oleh peninjauan langsung yang dilakukan Idah sehari sebelumnya, Jumat (9/10), di SMA Negeri 1 Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Dalam kunjungan tersebut, ia mengamati proses distribusi makanan yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Buludawa di bawah naungan Polda Gorontalo. Data lapangan menunjukkan bahwa layanan MBG di sekolah itu mencakup 618 penerima manfaat, yang terdiri dari 573 siswa, 35 guru, serta 10 tenaga kependidikan.

Kualitas sajian menjadi fokus utama dalam evaluasi ini. Idah menilai bahwa anggaran sebesar Rp10 ribu per porsi sebenarnya cukup memadai untuk menghasilkan menu layak jika dikelola dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, konsistensi SPPG dalam menyediakan makanan berkualitas tinggi sangat krusial. Hal ini juga berkaitan erat dengan penilaian dari Badan Gizi Nasional (BGN), di mana SPPG yang memenuhi ketentuan berpeluang mendapatkan predikat bintang atau rating positif.

Selain peran penyelenggara, Idah menekankan pentingnya keterlibatan aktif pihak sekolah, khususnya para guru, dalam mengawasi kebersihan dan keamanan makanan. Aspek teknis seperti penataan wadah dan penutupan makanan selama proses pendistribusian tidak boleh diabaikan. Pengawasan berlapis ini bertujuan memastikan bahwa setiap suapan yang diterima siswa benar-benar aman dikonsumsi dan higienis.

Analisis Redaksi

Pengajuan model prasmanan oleh Wagub Gorontalo menandai pergeseran paradigma dalam implementasi program nasional MBG, dari pendekatan seragam menuju personalisasi konsumsi. Langkah ini berpotensi meningkatkan kepuasan siswa dan mengurangi sisa makanan, namun sekaligus memperkenalkan risiko baru terkait kontrol kualitas dan potensi diskriminasi akses jika tidak diatur dengan regulasi yang rigid. Keberhasilan model ini akan bergantung pada kemampuan birokrasi lokal dalam menyeimbangkan kebebasan memilih dengan ketatnya protokol keamanan pangan.

Dampak jangka panjang dari usulan ini terhadap kesehatan publik sangat signifikan jika disertai dengan edukasi gizi yang tepat. Tanpa panduan yang jelas, siswa mungkin cenderung memilih item tertentu secara berlebihan sementara mengabaikan komponen nutrisi lain. Oleh sebab itu, integrasi antara sistem prasmanan dengan pemantauan BGN dan partisipasi guru menjadi kunci agar tujuan awal program—yakni perbaikan status gizi anak sekolah—tidak terdistorsi oleh preferensi rasa semata.