Polisi India Tahan 200 Demonstran, Putus Internet Jelang Protes Anti-KPU
Edukator keuangan milenial dengan pendekatan yang mudah dipahami.
Kepolisian New Delhi menahan sekitar 200 demonstran pada Sabtu (10/10/2026) dan memutus layanan internet seluler di ibu kota India. Langkah represif ini diambil menjelang aksi protes besar-besaran yang digerakkan kelompok pemuda "Cockroach" untuk menuntut mundurnya Kepala Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar.
Rekaman televisi memperlihatkan aparat mengejar puluhan aktivis muda di kawasan pusat bisnis. Mereka yang mengenakan ransel segera dimasukkan ke kendaraan taktis polisi dan dibawa pergi dari lokasi. Seorang sumber kepolisian mengonfirmasi jumlah penahanan tersebut kepada Reuters, sementara juru bicara resmi menyebut Dhruv Rathee, YouTuber populer, turut ditahan di luar wilayah Delhi.
Pengamanan diperketat hingga ke seluruh akses masuk kota. Bus dihentikan untuk diperiksa penumpang demi mencari peserta unjuk rasa, sedangkan mobil pribadi menjalani inspeksi ketat di pos-pos perbatasan. Stasiun metro dan pasar ditutup total, barikade beton dipasang menghalangi jalan utama, dan kendaraan pengendali massa lengkap dengan pelontar gas air mata disiagakan.
Aksi ini dipicu laporan Indian Express mengenai internal konflik di KPU terkait revisi daftar pemilih yang menghapus sekitar 130 juta nama—angka yang lebih besar dari populasi Jepang. Para kritikus menilai kebijakan itu menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan PM Narendra Modi. Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, mempertanyakan ketakutan pemerintah terhadap kaum muda, mengingat penutupan kereta api, metro, dan internet dianggap sebagai reaksi berlebihan terhadap hak fundamental warga.
Pemerintah beralasan pembatasan bersifat preventif untuk menjaga ketertiban umum setelah menolak izin demonstrasi pada Jumat sebelumnya. Namun, oposisi menuduh BJP memanipulasi data pemilih untuk kemenangan elektoral, meskipun KPU menyatakan proses verifikasi belum final dan nama yang terhapus secara keliru dapat mendaftar kembali. Ketegangan ini meningkat menjelang pemilihan negara bagian penting seperti Uttar Pradesh pada awal 2027.
Analisis Redaksi
Penindasan fisik dan digital terhadap demonstran damai mengirimkan sinyal buruk bagi kredibilitas demokrasi India, terutama ketika isu sentralnya adalah integritas pemilu. Pemutusan internet dan penangkapan massal justru memperkuat narasi oposisi bahwa pemerintah merasa terancam oleh partisipasi publik, alih-alih membuktikan transparansi prosedur verifikasi pemilih.
Dampak jangka panjangnya berpotensi meradikalisasi basis pemilih muda yang selama ini apolitis atau moderat. Jika ketidakpuasan terhadap KPU tidak diselesaikan melalui jalur yudisial atau legislatif yang terbuka, tekanan jalanan akan terus berulang dengan intensitas lebih tinggi, mengganggu stabilitas politik menjelang siklus pemilihan berikutnya.
