PM2.5 Jakarta Tembus 34 μg/m³, ITB Ungkap Transportasi Sumbang 59 Persen Polusi

Kualitas udara Jakarta kian kritis setelah studi terbaru Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap konsentrasi rata-rata tahunan PM2.5 di ibu kota menembus angka 34 μg/m³. Data ini menunjukkan tingkat polusi yang melampaui pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 6,8 kali lipat, mengingat ambang batas aman WHO hanya menetapkan 5 μg/m³. Temuan tersebut dipaparkan dalam panel diskusi bertajuk "Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action" di Indonesia International Sustainability Forum 2026, Jakarta, Rabu (7/10).

Guru Besar ITB sekaligus pemimpin Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB), Puji Lestari, menjelaskan bahwa tingginya paparan partikulat halus ini didominasi oleh aktivitas manusia, khususnya sektor transportasi. Dari total kontribusi polusi, kendaraan menyumbang porsi terbesar yakni 59 persen. Rinciannya, kendaraan diesel berkontribusi 33,1 persen, kendaraan bensin 26,2 persen, dan sisa 20,4 persen berasal dari polutan jenis secondary sulfate.

Puji menegaskan adanya kesesuaian data antara inventarisasi emisi dan alokasi sumber pencemar. "Kami melihat antara inventarisasi emisi dan alokasi sumber menunjukkan kecocokan yang baik untuk PM2.5 di Jakarta, yaitu sekitar 60 persen dari inventarisasi emisi dan sekitar 59 persen dari alokasi sumber," ujar Puji. Studi berjudul "Source Apportionment PM2.5 di Jakarta" dan "Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya (Jabodetabek)" ini dilakukan oleh tim peneliti Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (KK PUL-FTSL) ITB.

Tidak berhenti pada faktor internal Jakarta, penelitian juga menyoroti dampak lintas wilayah. Dalam skenario hipotetis ketika emisi lokal diasumsikan nol, sumber polusi dari daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tetap diperkirakan menyumbang 38,51 persen terhadap konsentrasi PM2.5 di Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa masalah asap di ibu kota tidak dapat diselesaikan secara isolatif tanpa melibatkan koordinasi regional yang ketat.

Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Wakil Kepala Bappeda, Deftrianov, mengklaim telah berupaya menekan polusi lewat pengembangan infrastruktur publik. Ia menyebutkan cakupan sistem transportasi massal kini mencapai hampir 92 persen, mencakup proyek MRT, LRT, TransJakarta, dan JakLingko. "Saat ini kami sedang melakukan pengembangan sistem MRT untuk Fase 2. Kami berharap hingga 2027, MRT sudah dapat beroperasi sampai Monas, kemudian pada 2029 hingga Kota Tua," kata Deftrianov. Selain itu, Pemprov juga menekankan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai bagian dari microclimate untuk membantu menangani polusi udara.

Deftrianov mengungkapkan kebutuhan akan tiga pilar utama penanganan terpadu: tata kelola metropolitan yang kuat, program strategis antarwilayah, serta sistem pemantauan bersama. Ia merujuk pada pengalaman kolaborasi lintas pemerintah saat banjir besar 2020, di mana tiga gubernur dan delapan wali kota menyusun langkah strategis bersama. "Hal serupa perlu diterapkan untuk polusi udara, melibatkan pihak swasta dan badan utilitas termasuk PLN," tambahnya. Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) yang dibahas Kementerian PPN/Bappenas diharapkan menjadi payung hukum bagi Dewan Aglomerasi Jakarta untuk mengoordinasikan tindakan lintas batas administratif.

Sementara itu, Head of Cities & Local Government Institute (CGI) Bambang Susantono menilai kegagalan penanganan polusi terletak pada tiga kesalahan fatal. Pertama, rendahnya kesadaran publik; kedua, rencana yang tidak diterjemahkan menjadi tindakan nyata; dan ketiga, lemahnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan. "Kita gagal menerjemahkan rencana menjadi tindakan. Ada begitu banyak rencana, tetapi tindak lanjutnya sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada sama sekali," kritik Bambang. Ia menekankan bahwa kehadiran berbagai pihak belum otomatis menghasilkan aksi yang terkoordinasi.

Analisis Redaksi

Data ITB yang memvalidasi dominasi transportasi sebagai sumber utama polusi seharusnya menjadi cambuk keras bagi eksekusi kebijakan, bukan sekadar bahan diskusi forum internasional. Kontradiksi muncul ketika janji pembangunan MRT fase 2 masih jauh dari realisasi operasional penuh, sementara volume kendaraan pribadi terus bertambah. Tanpa percepatan elektrifikasi armada dan penegakan standar emisi Euro 4 secara menyeluruh, wacana langit biru Jakarta akan tetap menjadi utopia. Masyarakat berhak menuntut akuntabilitas atas anggaran triliunan rupiah yang dialokasikan untuk mitigasi lingkungan namun dampaknya belum terlihat signifikan di layar monitor kualitas udara harian.

Aspek paling krusial lainnya adalah pendekatan air shed yang diusulkan Suzanty Sitorus dari ViriyaENB. Batas administratif kota-kota di Jabodetabek selama ini justru menjadi tembok birokrasi yang menghambat solusi holistik. Jika mekanisme kelembagaan Dewan Aglomerasi tidak segera difungsikan dengan kewenangan riil—seperti pembagian tanggung jawab teknis dan finansial yang jelas antar-gubernur dan walikota—maka polusi akan terus berpindah lokasi tanpa pernah benar-benar berkurang. Langkah tegas eliminasi pembakaran sampah terbuka dan pengawasan industri di daerah penyangga harus berjalan paralel dengan perbaikan transportasi di pusat kota, karena satu sisi saja yang diperbaiki tidak akan menyelesaikan akar masalah yang bersifat sistemik dan lintas batas.