KIMA Dorong Kemudahan Regulasi untuk Tarik Investor Hilirisasi Nikel dan EV

Kawasan Industri Makassar (KIMA) mendesak adanya kemudahan regulasi dan perizinan guna memperkuat daya saing investasi, khususnya pada sektor hilirisasi nikel serta ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Langkah ini dinilai krusial untuk menarik minat investor yang selama ini masih ragu akibat hambatan birokrasi di wilayah timur Indonesia.

R.B Alexander Chandra Irawan, Plt Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), mengungkapkan bahwa potensi besar tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena tantangan pasar yang masih terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan distribusi permintaan ini menjadi perhatian utama bagi calon pemodal yang mempertimbangkan efisiensi rantai pasok sebelum menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan.

Optimisme KIMA tidak hanya bertumpu pada teknologi tinggi, tetapi juga pada penguatan fondasi ekonomi lokal melalui fokus bisnis agro industri dan perikanan di KIMA Maros. Strategi ganda ini dirancang untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional secara simultan.

Dukungan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dianggap sebagai kunci keberhasilan transformasi kawasan ini. Namun, pengelola kawasan menekankan pentingnya ruang gerak yang lebih luas dalam mengatasi persoalan struktural terkait izin usaha dan tata kelola lahan agar proses masuknya investasi berjalan mulus tanpa gesekan administratif yang berlebihan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog bersama Serliana Salsabila pada acara Manufacture Check, CNBC Indonesia, Senin (05/10/2026). Diskusi ini menyoroti urgensi reformasi kebijakan daerah yang responsif terhadap kebutuhan industri modern, terutama di tengah persaingan global untuk menguasai rantai nilai baterai dan komponen otomotif masa depan.

Analisis Redaksi

Makna dari desakan KIMA ini melampaui sekadar keluhan teknis; ini adalah sinyal ketidakseimbangan infrastruktur lunak antara Jawa dan luar Jawa. Jika regulasi tetap rigid, janji hilirisasi nikel di timur akan terus menjadi wacana semata, sementara investor memilih zona aman dengan risiko operasional rendah di barat. Kemudahan izin bukan lagi opsi, melainkan syarat mutlak keberlanjutan proyek strategis nasional di luar sentra ekonomi tradisional.

Yang perlu diwaspadai adalah paradoks antara target swasembada pangan dan industrialisasi berat. Agro industri membutuhkan stabilitas lingkungan dan sumber daya air yang terjaga, sedangkan pabrik nikel atau EV sering kali membawa jejak karbon dan limbah yang signifikan. Tanpa pengawasan ketat namun fleksibel, konflik kepentingan antara sektor pertanian dan manufaktur bisa meledak di tingkat lokal.

Langkah logis berikutnya adalah harmonisasi peraturan pusat dan daerah yang memungkinkan insentif fiskal berbasis kinerja, bukan sekadar lokasi. Pemerintah harus memastikan bahwa 'kemudahan' berarti percepatan layanan digital yang transparan, bukan pelonggaran standar keselamatan atau lingkungan. Hanya dengan kerangka aturan yang jelas dan adil, KIMA dapat membuktikan diri sebagai alternatif nyata bagi dominasi kawasan industri di Jawa.