Fraksi PAN DPRD DKI Dukung Ekspansi Transjakarta ke Laut dan Udara

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan layanan Transjakarta untuk menjangkau wilayah Kepulauan Seribu melalui moda transportasi laut. Langkah ini dinilai krusial guna menjamin hak mobilitas yang adil bagi warga di daerah terluar ibu kota, sekaligus menjadi bagian integral dari strategi pemerataan pembangunan infrastruktur.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, Husen, menegaskan bahwa kehadiran angkutan perairan terintegrasi tidak hanya mempermudah akses antarpulau, tetapi juga mampu mendorong distribusi pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan secara lebih merata. Menurutnya, konektivitas yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat lokal, khususnya melalui potensi pariwisata bahari yang selama ini belum tergali optimal akibat keterbatasan aksesibilitas.

Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (8/10), Husen menjelaskan bahwa ekspansi lintas matra yang diusung dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) merupakan jawaban konkret atas ketimpangan pembangunan dan mobilitas yang dialami warga kepulauan. "Pada sektor matra perairan, ekspansi ke layanan angkutan laut dan kepelabuhanan merupakan langkah strategis untuk mengikis ketimpangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu, sehingga warga pulau mendapatkan kepastian mobilitas yang setara, efisien, dan terjangkau," ujar Husen.

Selain fokus pada sektor perairan, Fraksi PAN juga menyoroti urgensi penguatan moda darat dan peluang bisnis baru pada moda udara. Penataan moda darat difokuskan untuk mengurai kemacetan kronis di kawasan aglomerasi melalui integrasi antarmoda serta penyediaan layanan pendukung first-mile dan last-mile. Strategi ini bertujuan memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang secara simultan akan menekan emisi karbon di wilayah metropolitan Jakarta.

Terkait sektor udara, rencana integrasi menuju simpul-simpul bandara serta konektivitas antarwilayah dianggap membuka ruang diversifikasi bisnis yang potensial bagi BUMD tersebut. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama manajemen PT Transportasi Jakarta terus merampungkan kajian teknis mendalam, mencakup aspek kelaikan kapal, skema integrasi tarif, hingga kesiapan infrastruktur dermaga penunjang sebelum implementasi nyata dilakukan.

Analisis Redaksi

Ekspansi Transjakarta ke ranah maritim dan aviasi bukan sekadar penambahan rute, melainkan transformasi fundamental peran BUMD dari operator bus menjadi penyedia solusi mobilitas multimodal. Dukungan legislatif terhadap Ranperda perubahan bentuk badan usaha menunjukkan adanya konsensus politik untuk memecahkan kebuntuan struktural yang selama ini menghambat integrasi sistem transportasi Ibu Kota. Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada eksekusi teknis; tanpa standarisasi keselamatan maritim yang ketat dan interoperabilitas tiket yang mulus, ambisi 'satu kartu' berisiko gagal menarik minat pasar.

Masyarakat perlu mewaspadai potensi birokrasi yang lambat dalam proses perizinan operasional di dua matra baru ini, mengingat regulasi penerbangan dan pelayaran memiliki kompleksitas tinggi yang berbeda dengan transportasi darat. Jika kajian teknis yang sedang berlangsung menghasilkan rekomendasi yang realistis dan pendanaan yang memadai, langkah ini bisa menjadi model replikasi bagi kota-kota archipelago lainnya di Indonesia. Sebaliknya, kegagalan dalam menjaga akuntabilitas anggaran proyek-proyek non-darat dapat memicu kritik tajam terkait efisiensi belanja modal pemerintah daerah.