Pemprov DKI Jelaskan Strategi Tekan Polusi Udara lewat MRT dan Koordinasi Kawasan Aglomerasi
Membahas teknologi dari kacamata pengembang dan inovasi perangkat lunak.
Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta Deftrianov menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan polusi udara melalui percepatan pembangunan transportasi massal dan penguatan tata kelola metropolitan. Langkah ini diambil setelah data ilmiah menunjukkan kadar partikulat halus di Jakarta melampaui batas aman secara signifikan.
Deftrianov menyampaikan detail rencana teknis dalam panel diskusi bertajuk Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action pada Indonesia International Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Rabu (7/10). Panel tersebut dimoderatori oleh Suzanty Sitorus, Executive Director ViriniyaENB. Fokus utama pembahasannya adalah integrasi sistem transportasi publik sebagai solusi utama mengurangi emisi harian di ibu kota.
Pemprov DKI saat ini memprioritaskan pengembangan transit massal untuk memindahkan volume kendaraan pribadi. Deftrianov menyebutkan, sistem MRT Fase 2 ditargetkan beroperasi hingga Monas pada 2027, dan dilanjutkan hingga Kota Tua pada 2029. Cakupan jaringan transportasi umum termasuk LRT, MRT, TransJakarta, dan JakLingko telah mencapai hampir 92 persen wilayah Jakarta. Selain transportasi, pemerintah juga menganggarkan penyediaan ruang terbuka hijau untuk memperbaiki iklim mikro lokal.
Landasan ilmiah dari langkah ini datang dari studi Institut Teknologi Bandung (ITB). Riset tersebut mengungkap kadar PM2.5 di Jakarta menembus 34 \u03bcg/m³, angka yang melampaui 6,8 kali lipat pedoman WHO sebesar 5 \u03bcg/m³. Sektor transportasi menjadi penyumbang polusi terbesar dengan porsi 59 persen. Rinciannya, kendaraan diesel menyumbang 33,1 persen, kendaraan bensin 26,2 persen, polutan secondary sulfate 20,4 persen, pembakaran batubara 5,5 persen, dan pembakaran sampah 5 persen.
Tantangan terbesar bukan hanya di dalam batas administrasi DKI, melainkan di kawasan aglomerasi. Studi ITB mencatat, aktivitas di kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berkontribusi sebesar 38,51 persen terhadap sumber polusi udara Jakarta. Deftrianov menekankan kebutuhan koordinasi lintas wilayah yang lebih kuat, mengacu pada pengalaman penanganan banjir besar tahun 2020. Saat itu, tiga gubernur, delapan wali kota, dan empat hingga lima menteri berhasil menyusun langkah strategis bersama dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Kini, mekanisme serupa diharapkan diterapkan melalui Dewan Aglomerasi Jakarta berdasarkan Peraturan Nasional Nomor 2 Tahun 2024, dengan melibatkan sektor swasta dan badan utilitas seperti PLN.
Analisis Redaksi
Pernyataan Deftrianov mengisyaratkan pengakuan bahwa pendekatan parsial satu kota tidak efektif mengatasi polusi udara. Keterlibatan kota penyangga yang menyumbang hampir 40 persen beban polusi menuntut koordinasi politik yang lebih rumit daripada sekadar pembangunan infrastruktur teknis. Keberhasilan target operasi MRT hingga Kota Tua pada 2029 akan bergantung pada kemampuan pemerintah memindahkan signifikan volume kendaraan diesel dan bensin yang kini mendominasi 59,3 persen emisi transportasi.
Penggunaan analogi penanganan banjir 2020 sebagai referensi tata kelola aglomerasi adalah strategi retoris yang cerdas. Hal ini mengindikasikan adanya preseden kelembagaan yang dapat diaktifkan jika terdapat kemauan politik dari kepala daerah terkait. Namun, tanpa mekanisme sanksi atau insentif yang mengikat dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA), risiko stagnasi koordinasi tetap tinggi. Publik perlu memantau apakah Dewan Aglomerasi benar-benar menjadi lembaga pengawas aktif atau hanya forum diskusi belaka, mengingat target pengurangan emisi harus terukur secara berkala melalui sistem data bersama yang disebut Deftrianov.
