PDIP Jabar Klarifikasi Aksi Rojab Copot Foto Gibran: Kepentingan Pribadi, Bukan Sikap Resmi Partai

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy'ari, merupakan tindakan personal dan bukan representasi sikap resmi partai. Klarifikasi ini disampaikan Ono pada Kamis (8/10) untuk meluruskan persepsi publik mengenai aksi kontroversial tersebut yang sempat memicu spekulasi adanya instruksi dari struktur partai.

Ono menjelaskan secara rinci bahwa tidak ada satupun mandat atau instruksi yang datang dari DPC, DPD, maupun DPP PDIP terkait penyegelan atau penataan ruang kerja kadernya di daerah. "Yang jelas sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan, itu merupakan sikap dan tindakan personal ya," ujar Ono dalam pernyataan resminya. Ia menegaskan bahwa organisasi partai tidak pernah menyikapi dinamika tersebut dari sisi kelembagaan, sehingga langkah Rojab semata-mata didorong oleh pertimbangan individu.

Konflik ini berakar pada fakta hukum yang berkembang pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran. Rojab mengaku merasa malu melihat figur Wakil Presiden yang dinilai belum mampu membuktikan keabsahan ijazah setara SMA dalam persidangan. Sebagai bentuk protes, bingkai foto Gibran diturunkan dan dititipkan ke bagian Sekretariat DPRD Kota Sukabumi dengan keterangan sementara hingga ada bukti hukum yang menyatakan ijazah tersebut sah. Ono mengakui bahwa respons personal kader bisa saja terpengaruh oleh sentimen publik terhadap keputusan MK, namun partai tetap menjaga jarak netralitas kelembagaan.

Status kasta politik Rojab kini berada dalam pengawasan ketat internal partai. Meskipun Ono belum memastikan sanksi atau langkah disiplin spesifik, ia menyatakan akan menggali motivasi mendalam di balik aksi Rojab di Sukabumi. Jika nanti pendalaman tersebut menemukan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan kebijakan atau sikap resmi PDIP, mekanisme internal partai akan segera dipicu. Ono juga berjanji akan melaporkan hasil pendalaman tersebut ke tingkat DPP untuk menjaga konsistensi organisasi.

Dalam konteks politik nasional, klarifikasi ini penting untuk mencegah polarisasi yang tidak perlu dalam tubuh PDI Perjuangan. Dengan menegaskan ketiadaan kepentingan partai dalam polemik ijazah Wapres, PDIP berupaya menjaga legitimasi organisasi di tengah panasnya suhu politik. Publik kini menanti bagaimana mekanisme internal partai akan menyikapi friksi antara loyalitas kader dan norma kelembagaan yang berlaku, khususnya menjelang tahun politik yang semakin dekat.

Analisis Redaksi

Langkah Ono Surono untuk mengisolasi tindakan Rojab sebagai masalah personal adalah manuver strategis yang halus namun tegas. Dengan membatasi isu ini pada ranah individual, PDIP menyelamatkan wibawa partainya dari stigma mendukung gerakan penolakan terhadap pemerintah pusat. Ini adalah tembok penahan (*firewall*) yang dibangun agar sentimen publik terhadap kontroversi ijazah Wapres tidak merembes menjadi serangan politis terhadap mesin partai PDI Perjuangan di tingkat nasional.

Adapun risiko bagi Rojab Asy'ari sangat nyata. Sebagai kader dengan jabatan strategis di legislatif, aksi simbolik yang berisiko tinggi ini menguji disiplin partai. Jika pendalaman menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan untuk mendiskreditkan institusi negara melalui simbol (foto), sanksi berat hingga pemecatan bisa menanti. Namun, jika motifnya murni kegelisahan moral terkait keabsahan ijazah, partai mungkin akan mengambil jalur pendisiplinan administrasi yang lebih ringan. Pengamatan ke depan harus fokus pada apakah DPP akan mengambil alih kasus ini secara vertikal atau membiarkan DPD Jabar menyelesaikannya secara horizontal.

Kemungkinan langkah selanjutnya adalah intensifikasi komunikasi intensif antara DPD Jabar dan DPP untuk seragamkan narasi. Publik akan terus mencari sinyal apakah PDIP akan menjadi oposisi yang lebih keras terhadap Wapres atau tetap pada posisi *critical companion*. Ketegangan antara simbol kekuasaan (foto Wapres) dan norma hukum (keabsahan ijazah) ini akan menjadi ujian nyata bagi soliditas internal partai besar di Indonesia.