Komdigi Catat 80 Ribu Anak di Bawah 10 Tahun Terpapar Judi Online, Rantai Dana Targetkan 571 Ribu NIK Bansos

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membongkar skala nyata krisis digital di mana 200.000 anak Indonesia terpapar judi online, termasuk 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Data ini mengonfirmasi bahwa praktik perjudian daring telah menembus lapisan paling rentan masyarakat, melampaui sekadar gangguan siber biasa. Masalah ini kini menyentuh langsung ekonomi keluarga dan perlindungan hak anak.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa pemberantasan judol bukan lagi sekadar soal teknis penghapusan konten. Kebijakan pemerintah beralih dari sekadar menghitung jumlah situs yang diblokir menjadi memutus rantai ekosistem perjudian secara menyeluruh. Hal ini mencakup akses pengguna, jalur transaksi, hingga aliran dana yang menghidupkan praktik haram tersebut.

Secara statistik, dampak finansialnya sangat mengkhawatirkan. Sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial teridentifikasi terkait aktivitas judi online pada 2024. Nilai deposit tercatat mencapai Rp957 miliar melalui 7,5 juta transaksi. Angka ini membuktikan bahwa uang negara yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu justru bocor ke lubang hitam spekulasi daring.

Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2025, pemerintah menangani 2.087.109 konten perjudian. Sebanyak 1.809.358 konten berasal dari situs dan alamat IP, sementara sisanya tersebar di layanan digital seperti Meta (92.322 konten), Google/YouTube (43.475 konten), X (16.526 konten), Telegram (1.882 konten), dan TikTok (1.166 konten). Distribusi ini menunjukkan pelaku terus berpindah-pindah kanal untuk menghindari pemblokiran.

Untuk menekan pergeseran konten tersebut, Komdigi memperkuat mekanisme Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Sejak Februari 2025 hingga 11 September 2026, 358 batch aduan yang mencakup 1.801 URL telah ditangani. Langkah ini memaksa penyelenggara platform menanggung tanggung jawab atas moderasi konten, bukan hanya bergantung pada pemblokiran satu arah oleh negara.

Analisis Redaksi

Konversi 571 ribu NIK bansos menjadi pemain judi online mengindikasikan kegagalan sistemik dalam melindungi kerentanan ekonomi masyarakat. Ketika bantuan sosial justru bertransformasi menjadi modal spekulasi, tujuan pembangunan manusia tertunda. Pemerintah tidak hanya berhadapan dengan pelaku kriminal, tetapi juga dengan masalah perilaku masyarakat yang terjebak dalam siklus utang dan kecanduan.

Pergeseran strategi dari 'penghapusan konten' ke 'pemutusan rantai dana' adalah langkah krusial. Selama jalur transaksi masih terbuka, blokir URL hanyalah permainan kucing dan tikus yang sia-sia. Diperlukan kolaborasi kuat antara komisi telekomunikasi, lembaga keuangan, dan kepolisian untuk memutus aliran Rp957 miliar tersebut di hulu. Tanpa intersepsi finansial, judi online akan terus bermutasi dan mengintai ruang digital, terutama di kalangan anak-anak.