BRAN dan Bank Tanah Sepakati Kolaborasi Data untuk Percepatan Reforma Agraria

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo menegaskan bahwa keberhasilan program reforma agraria menuntut sinergi lintas lembaga, sebuah komitmen yang ia wujudkan langsung saat bertemu pimpinan Badan Pelaksana Bank Tanah di Wisma Nusantara, Jakarta, Kamis (8/10). Langkah ini menjadi sinyal awal bahwa BRAN tidak akan berjalan sendirian dalam menyikapi kompleksitas masalah tanah, melainkan mengunci alur kerja bersama agar manfaat bagi rakyat dapat dirasakan secara nyata.

Dalam pertemuan tersebut, Hakiki Sudrajat selaku Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah memaparkan secara rinci peran Bank Tanah, mulai dari penyediaan hingga pengelolaan tanah untuk kepentingan publik, termasuk skema Hak Pengelolaan (HPL). Ia turut berbagi pengalaman praktis mengenai penataan akses dan pemberdayaan rakyat yang menjadi bekal penting bagi BRAN. Bagi Dedi, pertukaran pengalaman ini bukan sekadar diplomasi formal, melainkan upaya menyamakan pemahaman teknis agar kedua lembaga tidak saling tumpang tindih dalam implementasi di lapangan.

Dedi membeberkan cetak biru BRAN untuk periode 2026-2029 yang meliputi penguatan data agraria, penyusunan program kerja, dan agenda prioritas kelembagaan. Ia menekankan bahwa 100 hari pertama masa jabatannya akan difokuskan pada konsolidasi internal dan penanganan kasus-kasus agraria prioritas. "Data menjadi salah satu fondasi penting. Kita ingin setiap kebijakan dan program didukung oleh informasi yang akurat sehingga pelaksanaannya dapat semakin tepat sasaran," ujar Dedi, menyoroti urgensi basis data yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fokus pada 100 hari pertama ini mencakup penguatan kanal komunikasi dan pengaduan rakyat serta penyusunan regulasi pendukung. Dedi menegaskan bahwa fondasi yang kuat harus dibangun sejak dini melalui program yang terukur. Kolaborasi dengan Bank Tanah menjadi bagian dari ekosistem terpadu yang ia bangun, di mana koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi akan diperkuat. "Kita bekerja bersama, memperkuat koordinasi dan terus bergerak untuk memberikan manfaat bagi rakyat," tegasnya.

Pertemuan ini menandai dimulainya era kerja sama BRAN yang lebih pragmatis. Dengan data yang akurat dan mekanisme koordinasi yang jelas, hambatan birokratis dalam distribusi tanah diharapkan dapat dikurangi. BRAN membuka ruang pertukaran informasi sesuai kewenangan masing-masing, sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa reforma agraria tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat tani.

Analisis Redaksi

Langkah Dedi Prasetyo untuk mengintensifkan koordinasi dengan Bank Tanah mengindikasikan pergeseran paradigma dalam penanganan agraria dari yang bersifat insidental menjadi sistemik. Keberhasilan reforma agraria sering kali kandas pada fragmentasi data dan lemahnya sinergi antarlembaga. Dengan menyatukan basis data dan pengalaman teknis Bank Tanah, BRAN berupaya menutup celah tersebut. Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah serius melakukan reformasi struktural dalam sektor lahan, bukan sekadar proyek elektoral.

Namun, jeda waktu menuju target 2026-2029 memberikan ruang krusial untuk validasi. Tantangan terbesar bukan lagi pada penyusunan dokumen, melainkan pada eksekusi di lapangan yang rentan terhadap lobi-lobi kepentingan. Publik harus mewaspadai apakah konsolidasi 100 hari pertama ini benar-benar menghasilkan mekanisme pengaduan yang responsif atau sekadar formalitas baru. Transparansi dalam pengelolaan HPL dan akses data menjadi parameter utama untuk mengukur apakah sinergi ini benar-benar berpihak pada rakyat atau sekadar optimalisasi aset negara tanpa dampak sosial yang signifikan.