Advokat Uji Materi UU Narkotika, Vape Diprediksi Jadi Medium Penyelundupan Narkoba

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, seorang advokat, resmi mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Langkah hukum ini menyasar definisi vape dalam regulasi tersebut, dengan argumen kuat bahwa produk rokok elektrik berisiko tinggi menjadi medium penyelundupan narkotika.

Pengajuan ini bukan sekadar teknis hukum, melainkan respons terhadap celah regulasi yang mengkhawatirkan. Dalam draf pengujian yang disampaikan, Zico menyoroti bahwa definisi vape saat ini tidak cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan sebagai wadah zat terlarang. Ia menilai bahwa kerentanan ini dapat dieksploitasi oleh sindikat kriminal untuk mengedarkan narkoba dalam bentuk cairan e-sigaret yang sulit terdeteksi oleh petugas lapangan.

Undangan-undang dasar yang menjadi landasan pengujian ini merujuk pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan warga negara. Zico berargumen bahwa ketiadaan klausul pencegahan yang spesifik dalam UU Kesehatan mengenai vape membuat penegakan hukum menjadi lambat. Ketika vape hanya dianggap sebagai produk kesehatan atau konsumsi, potensi penyalahgunaannya sebagai alat distribusi narkoba sering terabaikan dalam operasi kepolisian rutin.

Dampak dari pengujian ini akan terasa langsung pada sektor penegakan hukum dan regulasi produk tembakau alternatif. Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui pengujian ini, pemerintah dipaksa untuk merumuskan aturan turunan yang lebih ketat, termasuk standar pabrikan dan distribusi yang dapat meminimalisir pencampuran zat ilegal. Hal ini juga meningkatkan kewaspadaan Bea Cukai dan BNN dalam pemeriksaan barang impor maupun produksi dalam negeri.

Publik kini menghadapi dilema antara kebebasan memilih produk nikotin dan keamanan nasional dari ancaman narkotika baru. Vape, yang awalnya dipasarkan sebagai alat pengurangan dampak rokok konvensional, kini berubah persepsi menjadi potensi ancaman keamanan berbasis zat aditif. Kasus ini mengingatkan bahwa inovasi produk tembakau selalu berjalan diiringi inovasi modus kejahatan yang mencoba mengeksploitasi teknologi tersebut.

Analisis Redaksi

Perdebatan legalitas vape di Indonesia telah lama berjalan di ambang tebar antara regulasi kesehatan dan penegakan hukum pidana. Langkah Zico Leonard Djagardo Simanjuntak ini menandai eskalasi wacana yang sudah lama beredar di kalangan peneliti dan petugas BNN, namun belum terakomodasi dalam teks hukum. Ancaman vape sebagai medium narkotika bukan lagi spekulasi, melainkan modus operandi yang mulai terdeteksi di beberapa yurisdiksi global, di mana zat sintetis seperti fentanil atau metanfetamin dicampur ke dalam cairan e-liquid.

Yang perlu diwaspadai adalah kecepatan adaptasi sindikat kriminal terhadap regulasi. Jika undang-undang tidak mendefinisikan vape secara eksplisit sebagai risiko keamanan nasional, celah hukum akan terus dieksploitasi. Pengujian materiil ini berpotensi memicu revisi pasal-pasal terkait pengawasan produk tembakau alternatif, yang mungkin akan menimbulkan fraksi baru dalam industri vape legal yang harus beradaptasi dengan standar keamanan lebih tinggi.

Ke depan, kita dapat mengharapkan percepatan diskusi di DPR mengenai rancangan undang-undang khusus pengawasan vape yang terpisah dari UU Kesehatan umum. Tanpa itu, penegakan hukum akan tetap bersifat reaktif, mengejar para peredaran yang sudah beredar di jalanan alih-alih mencegah pada hulu, yaitu proses manufaktur dan impor. Wartawan dan masyarakat perlu menjaga informasi ini agar tidak hanya dilihat sebagai isu kesehatan, tetapi sebagai isu integritas hukum dan keamanan publik.